Merdeka.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengkritik seleksi terbuka pejabat teras, terutama direktur jenderal pajak, Kementerian Keuangan.

Seharusnya, seleksi dilakukan tim independen. Bukan dilakukan menteri keuangan dibantu oleh panitia seleksi (pansel). Sementara, dua dari lima anggota pansel berasal dari internal Kemenkeu.

"Kami pernah diminta (pendapat) oleh Kemenkeu soal seleksi terbuka ini. Kami sampaikan, itu jangan hanya dari orang pajak saja tetapi juga ambil dari luar pajak. Lalu yang menyeleksi itu harus orang independen jangan menterinya saja," ujar Johan usai menghadiri diskusi soal korupsi di Indonesia, di Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (4/12).

Menurutnya, pajak merupakan komponen vital penerimaan negara. Sehingga, sudah sepantasnya pemilihan pucuk pemimpin lembaga pemungut pajak dilakukan tim independen.

"Kalau seleksi terbuka yang milih menterinya sama saja. Kemenkeu harus berbesar hati untuk mendengar dari tim independen dan masyarakat. Ada contohnya, itu pansel pimpinan KPK," kata dia.

Saat ini, lanjut Budi, KPK hanya diminta menelusuri rekam jejak calon dirjen pajak.

Terpisah, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pansel Kemenkeu sudah independen. Ini lantaran diisi oleh orang luar Kemenkeu. Yaitu, mantan pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Akademisi sekaligus anggota Komite Aparatur Sipil Negara Prijono Tjiptoherijanto.

Sementara pejabat Kemenkeu berada di pansel hanya Mardiasmo selaku ketua dan Sekretaris Jenderal Ki Agus Badaruddin.

Selain itu, kata Mardiasmo, pansel juga dibantu dua mantan menteri keuangan, Bambang Sudibyo dan Chatib Basri. Keduanya bertugas menguji makalah dan wawancara calon dirjen pajak.

"Beliau-beliau pada saat jadi menteri tahu track record," katanya. "Kami juga sudah kirim ke PPATK apa ada transaksi mencurigakan dari para calon dirjen pajak."