Merdeka.com - Konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg sudah berjalan sejak 2007. PT Pertamina mengklaim program konversi ini sukses dijalankan. Indikatornya dilihat dari turunnya konsumsi minyak tanah di dalam negeri.

Data dari Pertamina, sebelum program konversi, konsumsi minyak tanah bisa mencapai 109,1 juta kilo liter per tahun. Setelah program yang diusung mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini berjalan, konsumsinya diklaim turun signifikan.

"Sebelum konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg, konsumsi minyak tanah nyentuh 10,1 juta kilo liter (kl) per tahun dan bahkan sampai 12 juta kl. Untungnya ada program konversi, sehingga saat ini tinggal 900.000 kilo liter saja konsumsinya," ujar Senior Vice President Non Fuel Marketing Pertamina Taryono dalam workshop Menjamah Hingga Pelosok Negeri Menjangkau Pulau Terluar saat perjalanan kereta api menuju Jakarta ke Yogyakarta, Senin (16/6).

Indikator lainnya dilihat dari penghematan anggaran subsidi sebesar Rp123,3 triliun. Dia menjelaskan, penghitungan penghematan ini diperoleh dari pengurangan impor BBM dan biaya-biaya konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg sebesar Rp 13,1 triliun.

Dia membangga-banggakan kesuksesan program ini. Bahkan, kata dia, keberhasilan konversi minyak tanah ke elpiji membuat Indonesia menjadi negara percontohan bagi negara ASEAN lainnya dan beberapa negara di Afrika.

"Ini diikuti oleh negara lainnya, seperti di Nigeria dan Angola ngundang kita untuk minta pelatihan. Selain itu kami pun selalu diundang mengikuti konferensi konversi elpiji setiap tahunnya," ungkapnya.

Meski diklaim sukses berjalan selama tujuh tahun, diakuinya belum seluruh wilayah Indonesia menerapkan program konversi minyak ke elpiji 3 Kg. Pertamina berencana menambah paket konversi ini dengan memikirkan kondisi yang ada.

Sementara itu, Vice President Gas Domestic Pertamina Gigih Wahyu menyebut program konversi minyak tanah ke elpiji sebagai langkah tepat menekan besarnya subsidi energi. Tapi karena demand terus meningkat dan pasokan gas dalam negeri tidak mencukupi, pihaknya masih tetap melakukan impor.

"Mau enggak mau kita impor lagi, ini impornya tinggi. Makanya kemarin ada pembahasan di DPR, besarnya subsidi diakibatkan oleh subsidi energi," jelasnya.