Merdeka.com - Pengamat minyak dan gas (migas), Sutadi Pudjo Utomo mengatakan, pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) masih belum cukup dengan hanya mengalihkan tugas ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Konsep BP Migas dalam melaksanakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama ini hanya berdasarkan goverment to business, dan hal tersebut rawan dengan kegiatan kriminal oleh pemerintah.

"Dengan mengalihkan ke Kementerian ESDM masih tetap, goverment to business dan ini akan lebih membuat Indonesia kehilangan sovereignity terhadap pengadilan arbitrase, " ujarnya di Hotel Atlet Century, Jakarta Kamis, (13/12).

Dia menilai kondisi tersebut diperparah dengan adanya penerapan hukum rimba dari pemangku kepentingan operasi kontraktor production sharing. "Caranya dengan mengkriminalisasi business risk menjadi pidana yang dengan sengaja memasang kedaulatan usaha migas dalam guiltine pengadilan arbritase internasional,".