Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kondisi BUMN Kereta Api Hadapi Pandemi, Arus Kas Minus Hingga Minta Dana Talangan

Kondisi BUMN Kereta Api Hadapi Pandemi, Arus Kas Minus Hingga Minta Dana Talangan Ilustrasi Kereta Api. bumn.go.id ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Pandemi corona membuat bisnis transportasi mati suri. Sebab, pemerintah membatasi ruang gerak penduduk untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. salah satu caranya yaitu menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Selain itu, pemerintah juga melarang aktivitas mudik di Lebaran tahun ini.

Dampak covid-19 salah satunya dirasakan perusahaan BUMN, PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo mengakui pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap kinerja operasional perusahaan hingga akhir tahun. Bahkan arus kas bersih yang berasal dari operasional Perseroan diproyeksikan pada akhir tahun mengalami defisit atau minus Rp3,44 triliun.

Dia menjelaskan, hitung-hitungan itu didapat dari pendapatan operasional sepanjang tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp11,98 triliun. Sementara pembayaran kepada pemasok dan karyawan PT KAI kebutuhannya mencapai Rp14,02 triliun sampai akhir tahun.

Adapun biaya pegawai yang dikeluarkan pihaknya juga sudah disesuaikan dengan tidak melakukan rekrutmen pada tahun 2020. Kemudian juga mempertimbangkan penurunan premi awak KA karena pembatasan operasional KA dan tidak memprogramkan IKKK dengan total nilai efisiensi mencapai Rp1,8 triliun.

Kemudian perusahaan juga dibebankan untuk pembayaran bunga dan beban keuangan yang diperkirakan mencapai minus Rp920 miliar sampai akhir tahun dan pembayaran pajak penghasilan mencapai minus Rp479 miliar.

"Setelah dilakukan efisiensi pemotongan biaya operasional kas Kami sampai akhir tahun maka sebesar minus Rp3,44 triliun," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (8/7).

Dia menambahkan, proyeksi tersebut dihitung berdasarkan skenario di mana Covid-19 akan berakhir pada Agustus 2020. Di mana asumsi pendapatan penumpang dari Mei ke Agustus 2020 besarannya 10 persen.

"Dan nanti September sampai akhir tahun ada kenaikan meski tidak signifikan," katanya.

Lalu, bagaimana kondisi dan strategi KAI menghadapi KAI? Berikut penjelasannya:

Minta Dana Talangan

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun. Adapun dana talangan tersebut nantinya akan digunakan untuk kinerja operasional Perseroan sampai dengan akhir 2020.

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, jika usulan ini diterima oleh DPR, maka pihaknya akan bergegas mengajukan fasilitas pinjaman kepada Kementerian Keuangan dengan syarat-syarat pelunasan ringan dan tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang.

Dalam hal ini, nantinya Kementerian Keuangan yang akan menunjuk lembaga apakah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), maupun Lembaga Penjaminan Infrastruktur Indonesia (LPII) dengan total pendanaan sesuai yang dibutuhkan Perseroan.

"Harapannya bisa diberikan bunga berkisar 2 sampai 3 persen. Jatuh tempo harapan kami 7 tahun," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).

Dia mengatakan, tenor yang panjang dikarenakan berbagai pertimbangan perusahaan. Di mana saat ini perseroan juga tengah memanfaatkan kredit modal kerja dalam rangka untuk menutup cash flow bunga perbankan rate 6 sampai 6,5 persen per tahun.

Pertimbangan lainnya, juga tercermin dari data pada 2017, di mana Perseroan juga menerbitkan obligasi berjangka waktu lima sampai tujuh tahun. Kemudian di 2019 juga menerbitkan obligasi Rp2 triliun dengan jangka waktu lima sampai tujuh tahun.

"Nah, kenapa kami minta jangka waktu tujuh tahun. Kami sesuaikan dengan profile dari obligasi jatuh tempo. Di mana 2022 ada jatuh tempo, 2024 ada jatuh tempo. Sehingga kami harapkan pelunasan pinjaman Rp3,5 triliun tadi, kami lakukan mulai 2022 dengan pembayaran Rp200 miliar, 2023 Rp300 miliar, 2024 Rp500 miliar, 2025 Rp775 miliar, dan 2026 Rp750 miliar serta yang terakhir 2027 Rp1 triliun. Sehingga jumlah Rp3,5 triliun tadi akan kami lunasi sampai 2027," tandas dia.

Kesulitan Bersaing di Bisnis Logistik

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku masih kesulitan untuk bersaing dengan moda transportasi lain dalam angkutan jasa logistik. Sebab, tarif Perseroan untuk mengangkut logistik lebih besar, dikarenakan banyak pungutan yang mempengaruhi pembentukan tarif.

"Faktor harga inilah yang membedakan kenapa kita tidak bersaing dalam pembentukan tarif. Kami kena biaya Track Access Charge (TAC) kena juga PPN 10 persen,"ujar Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (8/7).

Kondisi ini berbanding terbalik dengan angkutan logistik moda transportasi darat lainnya seperti truk. Biaya yang dikeluarkan untuk jasa logistik lebih rendah karena menggunakan jalan biasa. Sehingga tidak ada PPN dan TAC yang dibebankan.

"Jadi ada 2 komponen besar kita kurang bersaing dalam angkutan logistik," kata dia

Dia menjelaskan, TAC sendiri merupakan harga yang harus dibayar Perseroan kepada pemerintah saat kereta melewati rel. Pembayaran TAC muncul lantaran jalur yang dilintasi merupakan barang milik negara.

Di samping itu, PT KAI juga terikat dengan tanggung jawab Infrastructure Maintenance and Operation (IMO). Artinya, KAI punya kewajiban pula berkontribusi merawat jalur yang tak lain adalah milik negara.

"KAI harus menganggarkan biaya perawatan prasarana dimana umumnya kebutuhannya lebih besar daripada kontrak yang diterima. Jadi apabila untuk biaya perawatan prasarana ini kami menganggarkan Rp3 triliun, maka yang dikontrakkan (dari pemerintah) hanya Rp1,5 triliun. Dan itu pun dipotong Rp800 miliar, karena adanya Covid-19 ini oleh pemerintah," ujarnya.

Biaya Pegawai

Direktur Utama PT Kereta Api Persero (KAI), Didiek Hartantyo memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan selama pandemi Covid-19. Adapun total pegawai KAI Group tercatat mencapai kurang lebih 46.456 orang.

"Bagaimana 46 ribu ini kami tetap jaga kesehatan dan kesejahteraannya. Biaya tenaga kerja kami sebulan Rp260 miliar. Tapi kami tidak lakukan PHK, saya tidak potong gajinya mereka. Saya lengkapi alat kesehatan karena ini adalah aset utama," tegasnya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).

Dia mengatakan, pihaknya memang telah melakukan efisiensi untuk mempertahankan kinerja operasional di masa pandemi Covid-19. Salah satunya berdampak pada pemangkasan bonus pegawai. Namun gaji pokok dan seluruhnya tetap dibayar utuh.

Berdasarkan bahan paparan PT KAI beban operasional terbesar berasal dari biaya pegawai. Pada periode Januari-Mei 2020, biaya pegawai mencapai Rp2,8 triliun atau 38 persen dari total biaya operasi sebanyak Rp7,4 triliun.

Dengan beban tersebut, perusahaan melakukan efisiensi terhadap biaya pegawai yang disesuaikan dengan tidak melakukan rekrutmen pada tahun 2020. Selain itu, pihaknya juga memberlakukan penurunan premi awak KA karena pembatasan operasional KA.

Selanjutnya, KAI juga tak lagi mengalokasikan Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja (IKKK). Adapun total efisiensi dari biaya pegawai ini mencapai Rp1,84 triliun selama periode tahun 2020.

Masih Kesulitan di 2021

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengaku masih belum bisa memperkirakan kondisi operasional perusahaannya di tahun depan atau 2021. Berkaca pada tahun ini, menurutnya di 2021 tak jauh berbeda kondisinya masih berat untuk bisa pulihkan arus kas perusahaan.

"Kami belum meyakinkan tahun 2021 kondisi ekonomi dan transportasi seperti apa. Kita masih kesulitan di 2021 dengan kondisi yang new normal," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (8/7).

Dia mengatakan, di pertengahan semester ini saja animo masyarakat masih belum terlihat besar yang menggunakan transportasi KA. Selain ada pembatasan jumlah penumpang, protokol kesehatan ketat yang harus dipenuhi masyarakat juga membuat mereka lebih memilih moda transportasi lain.

"Saat ini KAI sedang mencoba menjalankan kereta api jarak jauh namun animo masyarakat masih belum tinggi karena ada batasan. Hal ini yang kami akan antisipasi 2021 belum begitu baik," kata dia.

Sebelumnya, Didiek mengakui pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap kinerja operasional perusahaan hingga akhir tahun. Bahkan arus kas bersih yang berasal dari operasional Perseroan diproyeksikan pada akhir tahun mengalami defisit atau minus Rp3,44 triliun.

Dia menjelaskan, hitung-hitungan itu didapat dari pendapatan operasional sepanjang tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp11,98 triliun. Sementara pembayaran kepada pemasok dan karyawan PT KAI kebutuhannya mencapai Rp14,02 triliun sampai akhir tahun.

Adapun biaya pegawai yang dikeluarkan pihaknya juga sudah disesuaikan dengan tidak melakukan rekrutmen pada tahun 2020. Kemudian juga mempertimbangkan penurunan premi awak KA karena pembatasan operasional KA dan tidak memprogramkan IKKK dengan total nilai efisiensi mencapai Rp1,8 triliun.

Kemudian perusahaan juga dibebankan untuk pembayaran bunga dan beban keuangan yang diperkirakan mencapai minus Rp920 miliar sampai akhir tahun dan pembayaran pajak penghasilan mencapai minus Rp479 miliar.

"Setelah dilakukan efisiensi pemotongan biaya operasional kas Kami sampai akhir tahun maka sebesar minus Rp3,44 triliun," kata dia.

Target Pendapata Terus Naik

PT Kereta Api Indonesia (KAI) tetap menargetkan pendapatan perusahaan terus naik dalam lima tahun ke depan atau dari 2020 hingga 2024 mendatang. Di 2020 saja, perusahaan mematok pendapatan sebesar Rp22,7 triliun.

Kemudian di tahun 2021, perusahaan mengincar pendapatan sebesar Rp28,3 triliun, tahun 2022 sebesar Rp35 triliun, kemudian di tahun 2023 sebesar Rp38 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp43,3 triliun.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo mengakui, proyeksi pendapatan di 2020 hanya naik tipis dibandingkan pendapatan tahun 2019 yakni Rp22,6 triliun.

"Kami masih belum meyakinkan tahun 2021 kondisi ekonomi dan transportasi seperti apa, jadi asumsi di tahun 2020 kira-kira masih dekat dengan tahun 2019 (pendapatannya), karena kita masih akan kesulitan di tahun 2021," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR Komisi VI, Rabu (8/8).

Namun demikian, pendapatan perusahaan nantinya akan diincar dari kenaikan angkutan logistik. Perusahaan pelat merah ini akan meningkatkan program-program untuk meningkatkan angkutan barang dalam rangka untuk mendorong angkutan logistik nasional, sehingga bisa memberikan dampak pada pendapatan perusahaan.

Didiek mengakui, KAI mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional selama tahun 2020 dan 2021, karena dampak covid-19. Tanpa bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KAI akan mencatatkan arus kas operasional negatif di tahun 2020.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KAI Batalkan Perjalanan Kereta Api Akibat Banjir Semarang, Ini Daftar Kereta Terdampak

KAI Batalkan Perjalanan Kereta Api Akibat Banjir Semarang, Ini Daftar Kereta Terdampak

Calon penumpang yang telah memiliki tiket, bisa melakukan pembatalan tiket di loket stasiun. Nantinya akan dikembalikan 100 persen di luar bea pesan.

Baca Selengkapnya
Gaji Karyawan Bulan November Dicicil, Dirut PT DI Ungkap Kondisi Perusahaan Sebenarnya

Gaji Karyawan Bulan November Dicicil, Dirut PT DI Ungkap Kondisi Perusahaan Sebenarnya

Gaji seluruh karyawan PT DI untuk bulan November 2023, baru dibayar rata sebesar Rp1 juta.

Baca Selengkapnya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kereta Ini Tak Pernah Diharapkan Kehadirannya, Jika Keluar dari Sarangnya, Berarti Ada Hal Buruk Terjadi

Kereta Ini Tak Pernah Diharapkan Kehadirannya, Jika Keluar dari Sarangnya, Berarti Ada Hal Buruk Terjadi

Indonesia memiliki sebuah kereta yang kehadirannya sama sekali tidak diharapkan, jika kereta tersebut keluar, berarti sedang ada hal buruk yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Usaha Kecil Hancur Karena Pandemi, Ibu di Bogor Ini Malah Cuan Rp40 Juta Tiap Bulan

Tak Semua Usaha Kecil Hancur Karena Pandemi, Ibu di Bogor Ini Malah Cuan Rp40 Juta Tiap Bulan

Windhy Arisanti menjadikan kondisi tersebut peluang merintis bisnis kue dan aneka camilan.

Baca Selengkapnya
Kondisi Perusahaan Membaik, PTPN I Bayar Santunan Hari Tua Rp550 Miliar ke Pensiunan

Kondisi Perusahaan Membaik, PTPN I Bayar Santunan Hari Tua Rp550 Miliar ke Pensiunan

Sejak tahun 2019, Kinerja PTPN Group termasuk Regional 1 PTPN I (Eks PTPN II) menunjukan peningkatan.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya