Komplek GBK Jadi Aset Negara Dengan Nilai Tertinggi Rp347 T

Merdeka.com - Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, menyebut komplek Gelora Bung Karno (GBK) menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai tertinggi. GBK, disebut Encep, memiliki total aset mencapai Rp347 triliun yang terdiri dari bangunan dan tanah.

"Total aset Rp347 triliun, tanahnya Rp345 triliun, bangunannya Rp3 triliun. Jadi totalnya Rp347 triliun," ujarnya dalam Bincang Bareng DJKN dengan tema Dukungan Kekayaan Negara dalam Upaya Pemerintah Menanggulangi Covid-19, Jumat (10/7).

"GBK pasti tinggi karena lokasinya di pusat kota. Aset GBK karena di kota jadi nilainya Rp347 triliun. Komplek dengan nilai tertinggi di Indonesia," sambung dia.

Sebelumnya, Encep juga membeberkan 10 Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan aset tertinggi. Diantaranya secara urut dimulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ristek dan Dikti, POLRI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.

"Sepuluh K/L ini menguasai sekitar 90 persen BMN," kata Encep.

Aset Negara Rp10.467 T Cukup Untuk Lunasi Utang Indonesia

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melaporkan total aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) yang telah direvaluasi periode 2018-2019 mencapai Rp10.467,53 triliun. Angka ini lebih tinggi dari posisi utang yang Kementerian Keuangan catat hingga akhir 30 April 2020 mencapai Rp5.172,48 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata, menekankan total aset dimiliki pemerintah sebesar Rp10.467,53 triliun tidak bisa digunakan untuk membayar utang pemerintah. Sebab, pemerintah sudah memiliki sumber pembiayaan lain untuk menambal utang yang jumlahnya mencapai Rp5.000 triliun lebih.

"Kalau kita mau serahkan aset kita, jual aset bisa. Tapi kita tidak mau jual, serahkan aset ke orang lain. Jadi kita pakai metode lain, teknis lain," kata Isa dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (10/7).

Isa mengatakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tengah fokus menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tujuannya adalah untuk penerbitan sukuk yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan utang.

Menurutnya, dengan aset-aset negara tersebut, menjadi salah satu jaminan untuk pemerintah menerbitkan sukuk negara. Mengingat aset pemerintah sudah semakin banyak, otomatis potensi penerbitan sukuk pun juga semakin besar.

"Tapi kita tahu penerbitan sukuk ada aspek lain yakni pasarnya, akan mampu serap atau tidak. Apakah kemudian pricing bagus atau tidak. Kalau mau obral, ya dengan cara jual aset. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Yang kita lakukan model sekuriti aset," kata dia.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6