Kompetensi Hatta diragukan sebagai Plt Menkeu
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengangkat Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardojo. Namun, beberapa kalangan meragukan kemampuannya sebagai bendahara umum negara tersebut.
Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, merasa Hatta Rajasa tidak memahami teknis pengelolaan fiskal negara. Ini berbahaya jika melihat posisi Kementerian Keuangan yang vital bagi negara.
"Menurut saya ini bukan keputusan yang baik," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (20/4).
Hendri melanjutkan, dari sisi beban pekerjaan, tugas sebagai Menko Perekonomian sudah sangat berat. Jika ditambah mengurus Kementerian Keuangan membuat pekerjaan tidak akan fokus dan berpotensi terbengkalai.
Salah satu tugas berat Menkeu ialah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rangkap jabatan oleh Hatta dinilai akan melepas tanggung jawab akan APBN ini.
"Belum lagi permasalahan macam-macam. Artinya, dua-duanya berat. Sekarang hanya dilakukan satu orang saja oleh Hatta Rajasa," tuturnya.
Tahun ini yang merupakan tahun politik, tambahnya, akan disibukkan dengan kerja-kerja politik. Sebagai ketua umum partai, ini akan semakin membuat perhatian Hatta terpecah.
"Berarti fokusnya luar biasa. Sementara dia ketua partai, nggak pas," jelasnya.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca SelengkapnyaHasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaDalam dunia pekerjaan, terdapat berbagai macam jabatan dalam hierarki struktur organisasi.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAHY buka lowongan kerja untuk penempatan di Direktorat Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP).
Baca SelengkapnyaMantan orang nomor satu di BUMN kini alih profesi jadi tukang batu dan gali parit. Siapa sosoknya?
Baca Selengkapnya