Kompensasi berujung politisasi
Merdeka.com - Kenaikan harga BBM tahun ini akan tergantung kepada kompensasi yang akan didiskusikan oleh pemerintah dengan DPR. Enam kompensasi yang dijanjikan pemerintah antara lain adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beras miskin, beasiswa miskin, program keluarga harapan (PKH), bantuan-bantuan pusat dan daerah, dan kesetiakawanan sosial seperti pasar murah dari BUMN dan swasta.
Wakil Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan mekanisme ini pernah terjadi di tahun 2005 hingga 2008 lalu di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan kompensasi bagi kenaikan BBM bersubsidi.
Namun, Harry mengatakan, pembahasan kompensasi kenaikan BBM akan sangat alot di tingkat DPR. Pasalnya, saat ini merupakan tahun politik menjelang Pemilu 2014 nanti.
"Ini berulang tahun 2005 hingga 2008 lalu, di mana BLT dianggap pencitraan. Memang semua orang berkepentingan di tengah tahun politik ini," ujar Harry saat dihubungi oleh merdeka.com, Selasa (30/4).
Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya mengatakan pemerintah telah melakukan pengkajian dan belajar dari tahun 2005 lalu di mana kenaikan BBM bersubsidi naik tajam dari 15 persen menjadi 17 persen. "Jadi pengalaman-pengalaman itu menjadi pelajaran," ujar Hatta, Selasa (30/4).
Tahun 2008, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 14,1 triliun termasuk dana operasional. Namun, langkah ini menuai kritik karena dinilai tidak efektif mengurangi kemiskinan. Alih-alih mengkompensasi kenaikan BBM, banyak pengamat menganggap ini hanya sogokan menjelang Pemilu 2009 lalu.
Tahun lalu, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan dana kompensasi kenaikan BBM yang dicadangkan jika harga BBM naik. Besarannya adalah Rp 30,6 triliun. Biaya tersebut termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sebesar Rp 150.000 per bulan selama 9 bulan.
Belajar dari 2008 lalu, nyatanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih untuk kedua kalinya.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDeretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaPSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar
Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca SelengkapnyaDitegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca Selengkapnya