Merdeka.com - Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43,19 triliun. Adapun pagu ini dari Rupiah murni sebesar Rp33,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp7,08 miliar, dan BLU sebesar Rp9,5 triliun.

"Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp43,19 triliun," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganindutu dalam membacakan kesimpulan rapat, Kamis (10/6).

Adapun anggaran tersebut akan diberikan kepada lima program Kementerian Keuangan yakni kebijakan fiskal Rp27 miliar, pengelolaan penerimaan negara Rp2,20 triliun, pengelolaan belanja negara Rp18 miliar, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko Rp144 miliar, dan dukungan manajemen Rp39,7 triliun.

"Sehingga jumlahnya Rp43,19 triliun," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi mengusulkan pagu indikatif Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan mencapai Rp43,19 triliun. Adapun anggaran ini sudah termasuk dengan Badan Layanan Umum (BLU).

Berdasarkan sumber dana, pagu indikatif Kemenkeu tersebut berasal dari Rupiah murni sebesar Rp33,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp7,08 miliar, dan BLU sebesar Rp9,5 triliun.

"(secara keseluruhan) pagu indikatif Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 diusulkan sebesar Rp43,19 triliun," jelasnya dalam Rapat Kerja Bersama dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6).

Rincia Pembagian Anggaran

Berdasarkan bahan paparan Kemenkeu, anggaran tersebut akan dibagikan ke masin-masing unit eselon I yang mencapai 12. Berikut daftarnya :

1. Sekretariat Jenderal Kemenkeu Rp22,9 triliun

2. Inspektorat Jenderal Kemenkeu Rp76 miliar

3. Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rp100 miliar

4. Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Rp8,2 triliun

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rp2,9 triliun

6. Direktorat Jenderal Perimbangan dan Risiko Kemenkeu Rp71 miliar

7. Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Rp299 miliar

8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Rp7,2 triliun

9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rp635 miliar

10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp485 miliar

11. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Rp91 miliar

12. Lembaga National Single Window (LNSW) Rp66 miliar.