Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Putri Anetta Komarudin mempertanyakan, rencana kajian pemindahan ibu kota negara (IKN) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sebab menurutnya, hasil kajian itu juga tak pernah dibuka ke publik.

"Sepanjang 2020 Bappenas telah melakukan studi, masterplan ibu kota negara, superhub transportasi dan kajian hukum, bisa disampaikan kepada kami pak hasilnya seperti apa? Atas hasil kajian tersebut, bagaimana keberlanjutannya?," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di DPR RI, Jakarta, Rabu (9/6).

Tak hanya itu, Putri juga menanyakan mengapa di tahun depan atau 2022 anggaran ibu kota negara hanya difokuskan untuk membangun komunikasi publik. "Mengapa 2022 yang didorong hanya untuk sekretariat dan operasional komunikasi publik ibu kota negara pak?" jelasnya.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri mengusulkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp1.37 triliun di 2022. Angka ini turun tipis dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun ini mencapai sebesar Rp1.39 triliun.

Sementara anggaran koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan ibukota negara sendiri dimasukan di dalam kelompok belanja barang yang besarannya mencapai 67,6 persen atau sebesar Rp930,16 miliar.