Komisi VI DPR Setuju Suntikan PMN 2021 dan 2022 Rp106,35 Triliun untuk BUMN
Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp33,9 triliun di 2021. Tambahan PMN ini diberikan untuk tiga BUMN yakni Waskita Karya, KAI, dan Hutama Karya.
"Komisi VI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan penyertaan modal negara tahun anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Bima Arya, saat membacakan kesimpulan rapat, Rabu (14/7).
Dia menekankan, persetujuan tersebut dilakukan dengan catatan dilakukan secara secara transparan, akuntabel serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI. PMN tambahan tersebut diharapkan untuk untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menyetujui PMN tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi PMN non tunai di 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022.
"Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Paripurna," kata dia.
Rincian Penerima PMN 2021-2022
Secara rinci, PMN tersebut disalurkan kepada:
Tahun 2021
Rp 7,9 triliun untuk Waskita Karya
Rp 7 triliun untuk PT KAI
Rp 19 triliun untuk Hutama Karya
Tahun 2022
Rp 31,35 untuk Hutama Karya
Rp 9,318 triliun untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
Rp 8,23 triliun untuk PLN
Rp 7 triliun untuk BNI
Rp 4,1 triliun untuk KAI-KCJB
Rp 3 triliun untuk Waskita Karya
Rp 2 triliun untuk BPUI
Rp 2 triliun untuk Adhi Karya
Rp 2 triliun untuk Perumnas
Rp 2 triliun untuk BTN
Rp 1,2 triliun untuk RNI
Rp 250 miliar untuk Damri
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaPada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaKepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya