Komisi IV DPR Sebut Banyak Data Palsu di Kementan: Contohnya Food Estate

Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, banyak data yang palsu dalam program Food Estate yang merupakan program strategis nasional Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, ada informasi selalu berubah-ubah, tidak konsisten masih terjadi maladministrasi, seperti pada proses pengisian jabatan struktural sangat tidak akurat, bahkan cenderung manipulatif.

"Contohnya food estate di beberapa tempat, kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk di buat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," kata Sudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di kantor DPR, Senin (16/1).

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian pertanian terutama terkait dengan lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekjen Kementan. Sudin pun mengingatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, bahwa terdapat anak buahnya yang kinerjanya sangat buruk, yakni Sekjen.

"Saudara menteri, yang berkhianat terhadap anda, yang menusuk anda tidak mungkin orang dari jauh itu orang dari dekat anda. Saya hanya menekankan saja berkali-kali, kita sudah bicara dari hati ke hati bahwa yang berkhianat pasti orang dekat bukan orang jauh," ujarnya.

Hal itu terlihat dari kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekjen Kementan, utamanya dengan instansi terkait seperti badan pangan nasional Perum Bulog Bappenas dan Kementerian Perdagangan, dan Dirjen anggaran.

Maka Komisi IV pun meminta kebijakan automatic adjustment pada anggaran belanja Kementerian pertanian agar diperhatikan lagi, di antaranya Kementerian pertanian menjawab kembali prioritas kegiatan program yang tidak berdampak langsung pada petani.

Kemudian, dilakukan efisiensi kegiatan bagi yang sudah dirancang namun tidak berdampak secara nasional. Selain itu, kegiatan kantor seperti rapat-rapat di hotel, pengadaan mobil dinas, perjalanan dinas melibatkan banyak pegawai agar dikurangi.

"Hal yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan alokasi anggaran kesekjenan yang terdiri Rp 1,4 triliun yang konon katanya tukinnya Rp 1,1 triliun padahal anggarannya tersebut seharusnya 50 persen," ujarnya.

"Saya sudah capek melihat kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Sekjen ini jujur saya katakan seperti contohnya Saya tegaskan di sini, saya tanya apakah ada penggantian eselon 2 mohon maaf bapak lagi kita cek, jujur saya tadinya tidak mau banyak bicara hal ini saya hanya fokus pada refocusing," ujarnya.

Lanjut Sudin menyampaikan, Komisi IV juga mengingatkan bahwa kegiatan Kementerian pertanian tidak hanya sebatas pada kegiatan proyek saja tetapi fungsi pelayanan pada petani harus ditingkatkan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah program-program yang harusnya berdampak besar, namun tidak berhasil dilakukan evaluasi dan laporan, khususnya menyangkut kegiatan pengembangan kedelai maupun vaksinasi PMK.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com