Klarifikasi Mahathir soal Gratiskan Jalan Tol di Malaysia
Merdeka.com - Perdana Menteri, Mahathir Mohamad pernah berjanji pada masa kampanye akan menggratiskan jalan tol waktu dia berkampanye. Kini, dia mengaku membuat gratis jalan tol tidak mudah.
Dilaporkan Malay Mail, Mahathir menyebut menggratiskan jalan tol sama saja mengurangi anggaran negara untuk proyek lainnya. Sebab, tol gratis ujung-ujungnya harus dibayar pemerintah untuk membayar pengelolaan.
"Rakyat harus paham bahwa meski mereka tak membayar jalan tol, pemerintah akan harus membayar tol, dan pemerintah akan membayar jalan tol dari uang yang dikumpulkan dari rakyat," ujar Mahathir.
"Ujung-ujungnya, rakyat yang tetap membayar, walau melalui pemerintah," lanjut Mahathir. "Pemerintah harus membeli jalan tol. Uang siapa yang akan dipakai? Itu uang rakyat dari pajak yang dikumpulkan."
Dia menjelaskan, uang tetap dibutuhkan demi memelihara jalan. Bila tol gratis karena dibayar pemerintah, hasilnya anggaran untuk proyek-proyek lain akan berkurang.
Mahathir tetap menyebut berusaha menggratiskan jalan tol secara bertahap. Pemerintahannya pun sudah mulai berunding dengan perusahaan yang memiliki saham di jalan tol, salah satunya Gamuda Berhad.
Setelah sukses mengambil alih jalan tol, maka Mahathir akan membuatnya gratis, tetapi gratisnya hanya jam 11 malam dan 5 pagi. Sementara, di luar itu pengguna akan mendapat diskon 30 persen dari harga saat ini.
Di Indonesia, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan jalan tol yang dikelola BUMN tidak mungkin gratis. Hal ini dikatakan menanggapi kebijakan Malaysia yang berencana membebaskan tarif tol.
Rini menjelaskan, pengelolaan tol yang dilakukan BUMN menggunakan konsep konsesi. Konsesi ini diberikan untuk pengganti biaya investasi pembangunan oleh investor.
"BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya nggak bisa dong (gratis)," tegas Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2).
Mengenai apakah setelah masa konsesi habis dan selanjutnya jalan tol bisa gratis, Rini mengatakan hal itu berada di kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan alasan jika konsesi habis, aset negara harus dikembalikan kepada pemerintah.
"Semuanya regulasinya ada di kementerian PUPR, kami hanya sebagai investor. BUMN itu selalu hanya sebagai investor, yang bertanggung jawab membangun, mendapat konsesi. Dalam aturan semua aturan itu ditentukan oleh Kementerian PUPR," tegas Rini.
Reporter: Tommy Kurnia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Baca SelengkapnyaWaspada, Kenaikan Tarif Jalan Tol Bisa Picu Kemacetan Parah saat Mudik Lebaran
Tulus menyebut, saldo kartu tol minus sangat mengganggu pergerakan mudik.
Baca SelengkapnyaHabiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi
Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
4 Ruas Tol Jasa Marga Beroperasi Fungsional dan Gratis Selama Mudik Lebaran, Ini Daftarnya
Ketiga, terdapat tambahan operasional sebanyak satu lajur secara fungsional di ruas tol Palikanci kilometer 208+150 sampai kilometer 210+190.
Baca Selengkapnya7 Ruas Tol Siap Dibuka Gratis di Mudik Lebaran 2024, Ini Daftarnya
Ada juga Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek II Selatan. Namun, pengoperasiannya juga masih sebatas dari arah Bandung/Purwakarta sampai Kutanegara.
Baca SelengkapnyaCak Imin Kritik Pembangunan Jalan Tol: Enak Buat yang Punya Mobil, Tukang Becak Tak Bisa Menikmati
Cak Imin menilai pemerintah harus mampu memastikan akses transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaGratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi
Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Baca SelengkapnyaJangan Sampai Salah Hitung, Ini Biaya Perlu Diperhitungkan saat Mudik dengan Kendaraan Pribadi
Kendaraan pribadi cukup banyak memakan biaya baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Baca Selengkapnya