Kisah uang NKRI, alat transaksi dan pengawal kedaulatan

Merdeka.com - Suatu pagi di Pasar Klewer, Solo, dua pedagang batik terlibat perbincangan seru. Temanya tak lain soal rencana Bank Indonesia menerbitkan uang baru yang ramai disebut sebagai uang NKRI.

Salah satu pedagang, Mariyati (51) mengaku belum paham benar dengan apa yang dimaksud uang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Tak cuma Mariyati yang belum memahami uang rupiah yang diterbitkan pada 2014. Masih banyak pula yang belum tahu, apa yang berbeda dari uang rupiah yang diterbitkan 2014. Maka Mariyati pun memilih bertanya pada pemilik kios di sebelahnya, Lius Sanjoyo (38). Lius Sanjoyo adalah lulusan universitas yang memilih jadi enterpreneur. Dengan kelebihan akses informasi, Lius lebih melek informasi dibandingkan Mariyati. Dia lebih paham apa yang sebenarnya dimaksud dengan uang NKRI sehingga percaya diri untuk menjelaskan kepada Mariyati.

Sekilas mungkin tidak banyak orang yang menyadari atau bahkan mengindahkan keberadaan uang NKRI. Hal ini wajar-wajar saja, karena perhatian orang kalau melihat uang umumnya sebatas pada nilai nominalnya dan desain serta ciri-ciri keasliannya. Ya, persis seperti yang dialami Mariyati, si pedagang batik.

Padahal pada uang yang diterbitkan 2014 itu ada perbedaan yang mendasar. Apa itu perbedaannya? Lihat saja siapa yang menandatangani. Biasanya, uang diteken oleh pejabat tinggi Bank Indonesia selaku penerbit uang yakni Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, atau anggota Deputi Gubernur BI.

Hal berbeda tampak pada uang yang diterbitkan pada 2014. Selain tanda tangan Gubernur Bank Indonesia, tertera tanda tangan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah sebagaimana diamanatkan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kehadiran tanda tangan Menkeu sudah barang tentu mempertegas eksistensi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan berdaulat di seantero NKRI. Sekarang coba bayangkan, kalau sampai masyarakat lebih gemar bertransaksi dengan mata uang asing, apa jadinya kredibilitas rupiah yang merupakan simbol kedaulatan NKRI.

Sejatinya, keberadaan rupiah tidak melulu hanya berdimensi sebagai alat transaksi, tapi juga berdimensi sosial-politis yakni sebagai alat pemersatu dan penjaga kedaulatan NKRI.

Sekarang bayangkan di kepulauan terluar yang berbatasan dengan negara lain seperti Pulau Sangihe Talaud di Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Filipina dan Pulau Nunukan di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia.

Kalau sampai di pulau-pulau tersebut penduduknya kesulitan mendapatkan pasok uang rupiah, atau kalaupun ada uang sudah pada lusuh yang dikhawatirkan beredar uang palsu, pada sisi lain, pasok uang negeri jiran jauh lebih gampang diperoleh. Bukankah kalau ini terus terjadi, lama kelamaan eksistensi NKRI di pulau-pulau tersebut akan meredup atau bahkan berpindah tangan.

Makanya, dalam UU Mata Uang mengamanatkan bahwa semua transaksi perdagangan di wilayah NKRI harus menggunakan mata uang Rupiah. Namun begitu, ada pengecualian transaksi tertentu yang memakai mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat yakni transaksi APBN, minyak, hibah, ekspor-impor.

Lalu, bagaimana kalau kita tidak mempedulikan aturan ini dan memilih bertransaksi dengan mata uang asing? Tentunya, seperti juga pelanggaran hukum lainnya, kita harus berhadapan dengan penegak hukum. Di UU ini telah dicantumkan dengan jelas hukumannya. Bila kita melakukan pembayaran transaksi tidak dengan Rupiah, UU telah menetapkan ganjaran hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Begitu pula di pihak penerima pembayaran di wilayah NKRI, wajib menerima pembayaran dengan menggunakan Rupiah. Bila menolak menerima Rupiah, juga akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta rupiah.

Mendengarkan penjelasan Lius Sanjoyo, tampak Mariyati manggut-manggut tanda paham dengan apa yang dia terima.