Merdeka.com - Kinerja Gita Wirjawan sebagai menteri perdagangan tidak sebagus pendahulunya, Mari Elka Pangestu . Sebab, Gita justru lepas tangan saat permasalahan kebijakan pangan masih carut marut dan memilih konsentrasi pada konvensi Capres Partai Demokrat .

"Saya membuat catatan-catatan sendiri, dan terbukti, pak Gita lebih buruk dari bu Mari. Mundurnya pak Gita menghindari persoalan di dalam. Ini tindakan tidak tepat. Ini harusnya adalah sebagai orang nomor satu, bertanggung jawab sampai tuntas," jelas Wakil Komisi IV DPR , Firman Soebagyo saat diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/2).

Merujuk persoalan impor beras ilegal asal Vietnam, Firman menyatakan impor beras sebetulnya hanya dapat dilakukan apabila cadangan nasional tidak mencukupi. Tetapi, berdasarkan data Perum Bulog, justru pada 2013 beras surplus 2,2 juta ton.

"Kalau melihat dan mendengar penjelasan pak mentan, sepertinya ada peluang importir itu nakal. Izin yang didapatkan adalah izin beras premium tapi ternyata yang beredar, kalau benar medium, importirnya nakal," ungkapnya.

Masalah selanjutnya, lanjut Firman, ialah kode kepabeanan yang serupa antara beras premium dan medium. Rendahnya tingkat pemeriksaan pada komoditas beras membuat kesamaan kode ini menjadi celah pelanggaran.

"Ini harus dikejar ke kementerian keuangan karena untuk perubahan tarif itu otoritasnya ada di kementerian keuangan. Artinya kejanggalan bukan ada di kemendag dam kementan saja," bebernya.

Pihaknya meminta tiga kementerian terkait duduk bersama untuk menelusuri akar masalah. Jika terus saling lempar kesalahan niscaya tidak akan ketemu jalan keluar.

"Upaya Kemendag untuk menyelidiki 58 importir itu pun tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau tidak dibarengi oleh keterlibatan kementan dan kemenKeu. Pak Gita harus bertanggung jawab. Tidak boleh tinggal kandang colong mlayu," tegasnya.