Merdeka.com - Dana yang dimiliki PT Pertamina (Persero) terbatas untuk investasi dan pengembangan usaha. Karena itu Pertamina meminta pemerintah membayar utang untuk meningkatkan keuangan perseroan.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memaparkan, dampak dari seretnya keuangan tentu saja mengganggu rencana investasi dan rencana pengembangan usaha milik perseroan.

"Di cashnya agak seret, nafasnya juga ngos-ngosan. Dengan posisi global bond yang kita punyai, memang kita hadapi tekanan di sana," ujar Dwi dalam sambutannya pada acara Refining Day 2015 di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (29/1).

Dengan posisi keuangan yang sulit, bos anyar Pertamina itu menagih utang pemerintah sebesar Rp 46 triliun dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belum dibayar. Dia mengaku sudah berbicara langsung dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terkait penarikan piutang tersebut.

"Kita sudah diskusi dengan Kementerian Keuangan dan diharapkan tahun 2016 bisa diselesaikan. Itu komitmen dari Kemenkeu," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa pemerintah mempunyai utang ke PT Pertamina (Persero). Utang tersebut merupakan kekurangan pembayaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah ke Pertamina.

Total utang pemerintah ke Pertamina mencapai Rp 46,27 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah awalnya hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun tahun lalu. Namun, pemerintah mendapat tambahan Rp 10 triliun dari hasil penghematan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pada November 2014.

"Kewajiban carry over subsidi BBM ke Pertamina yang dibayarkan tahun 2014 sekitar Rp 13 triliun. Sehingga dari yang sebelumnya Rp 46,27 triliun berkurang menjadi Rp 33,02 triliun," ujar Bambang.