Keterlambatan Klaim, Pencairan Anggaran Kesehatan Penanganan Corona Baru 5 Persen
Merdeka.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan, penyaluran anggaran kesehatan untuk penanganan Corona atau covid-19 telah mencapai 5,12 persen.
Angka tersebut sudah terealisasi dari total anggaran kesehatan pemerintah yang sebesar Rp87,55 triliun. Kunta menjelaskan, penyaluran anggaran masih rendah disebabkan oleh keterlambatan klaim.
"Ini yang kita lihat kendalanya terutama adalah keterlambatan klaim, sebenarnya ini sudah dilaksanakan tapi pencairannya belum, terutama dalam beberapa hal, ada insentif tenaga kesehatan dan klaim biaya perawatan," ujar Kunta dalam media briefing, Rabu (8/7).
Untuk itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan memangkas prosedur lama yang dinilai menghambat penyerapan stimulus tersebut. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Trisa Wahjuni Putri menyatakan, sebelumnya, verifikasi dilakukan berjenjang dari puskesmas, RS daerah hingga ke pusat.
"Sekarang, verifikasi dilakukan di masing-masing tingkatan yaitu kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kami kira ini kerja sama yang baik antara Kemenkeu dan Kemenkes untuk memotong rantai prosedurnya," kata Trisa.
Langkah Percepatan
Kunta menyatakan, langkah percepatan penyaluran akan terus dilakukan mengingat sektor kesehatan menjadi prioritas pemerintah di tengah pandemi.
"Intinya percepatan sudah dilakukan, pertama melalui Permenkes juga PMK untuk menentukan berapa per daerah asumsi jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif, kemudian untuk biaya rumah sakit sudah ada uang muka, klaim rumah sakit kita bayarkan dulu uang muka nanti dokumennya bisa sambil jalan," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Saran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau
Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca SelengkapnyaPesan Ahli Kesehatan untuk Pemudik: Pastikan Tidak Terkena Penyakit Menular
Sebelum berkumpul dengan rekan kerja di kantor, pastikan dalam kondisi prima.
Baca SelengkapnyaPerjuangan Petugas KPPS di Kebon Kacang, Tewas Kecelakaan saat Antar Surat Suara ke GOR Tanah Abang
Korban meninggal setelah sepeda motor bermuatan logistik yang dikendarai menabrak trotoar.
Baca SelengkapnyaSubsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaKementan Pompanisasi Sawah Tadah Hujan di Banten
Kementan terus menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan.
Baca SelengkapnyaCatat, Surat Keterangan Perekaman KTP Bisa Digunakan untuk Syarat Mencoblos
Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca Selengkapnya