Merdeka.com - Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati menyebut bahwa celah pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia diperkirakan mencapai USD 1 triliun.

Untuk menutup celah tersebut, selama ini negara-negara di dunia membuat pembiayaan campuran yang mengombinasikan investasi dari pemerintah dan swasta dalam sejumlah program SDGs. Namun, dengan pelebaran celah pembiayaan, sejumlah penyesuaian untuk pembiayaan campuran perlu dilakukan.

Resident Coordinator PBB di Indonesia, Valerie Julliand menyebut bahwa pemanfaatan sumber pembiayaan inovatif sebenarnya menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan yang menghambat negara-negara berkembang untuk mencapai SDGs. Kesenjangan pembiayaan diperkirakan sekitar USD 3,7 triliun per tahun, menurut data dia.

"Memanfaatkan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan adalah salah satu jawaban atas tantangan pembiayaan yang besar," ujar Julliand.

"Keinginan pasar untuk instrumen keuangan berkelanjutan seperti obligasi sudah mapan, dengan pasar obligasi hijau, sosial, dan keberlanjutan melampaui USD 1 triliun pada tahun 2021 saja," tambahnya.

Resident Representative UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum SDG Bond Indonesia 2021.

"Kisah sukses kita tidak boleh berhenti di sini. UNDP akan melanjutkannya dengan berfokus pada peningkatan dampak dari SDG Bond dan dengan melihat lebih dekat peran instrumental yang dapat dimainkan oleh SDG Bond dalam menarik investasi baru guna mempromosikan agenda keberlanjutan," kata Shimomura.

Uang Negara Tak Mungkin

Asisten Menteri Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan, Suminto Sastrosuwito menyebut bahwa tidak mungkin negara hanya mengandalkan anggaran pemerintah untuk memperkecil kesenjangan ini.

"Pemerintah menyadari bahwa dana publik tidak dapat menanggung beban sendiri, sehingga diperlukan peran serta swasta. Selama beberapa tahun terakhir, instrumen pembiayaan inovatif telah dikembangkan di pasar dalam rangka percepatan pencapaian SDGs, salah satunya adalah SDG Bond," ujarnya.

Keberhasilan peluncuran SDG Bond Indonesia di pasar global tahun lalu, dikombinasikan dengan visibilitas global yang Indonesia dapatkan sebagai Presiden G20 tahun 2022, memberikan peluang strategis untuk mendorong negara lain mengembangkan skema pembiayaan inovatif untuk SDGs.

Penerbitan SDG Bonds dan obligasi sejenis, seperti green bond dan sustainability bond sangat penting untuk mengikuti perkembangan tren pasar modal terkini. Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mencatat investor semakin tertarik dengan proyek-proyek yang sejalan dengan SDGs.

"Satu catatan kunci dari investor update meeting yang kami selenggarakan sebelumnya adalah bahwa hampir semua investor memiliki minat dan berencana untuk meningkatkan kepemilikan surat (utang) berkenaan dengan LST," ujarnya.