Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kesalahan SBY dan beban Jokowi versi ekonom

Kesalahan SBY dan beban Jokowi versi ekonom SBY dan Jokowi sholat Idul Adha. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pembangunan tentu tak akan berjalan tanpa anggaran. Sebaik apapun program pada akhirnya hanya menjadi janji tanpa adanya dana.

Hal ini menjadi permasalahan pemerintah selama beberapa tahun akibat mengabaikan persoalan beban subsidi. Pun, masalah ini akan diwariskan pada pemerintahan mendatang.

"Siapapun presiden ke depan persoalan subsidi menjadi utama," kata Calon Legislatif terpilih dari Partai NasDem Kurtubi.

Presiden terpilih Joko Widodo , yang mempunyai sederet program untuk dilakukan pada masa pemerintahannya, terancam hanya 'omong doang' akibat keterbatasan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Faisal Basri menilai beban Jokowi ini tak lepas dari peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Faisal mengecam kebijakan SBY menurunkan harga BBM pada 2008-2009 dulu. Alasannya, kebijakan itu melahirkan penyakit bagi Indonesia.

Alhasil pembengkakan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tembus Rp 300 triliun tahun ini. "Desember 2009 diturunkan dua kali oleh SBY supaya dia terpilih lagi. Ini semua gara gara SBY ," ucap Faisal.

Menurut Faisal, penaikan harga BBM subsidi yang dilakukan SBY tahun lalu semu. Karena sejatinya, itu hanya langkah untuk mengembalikan harga BBM subsidi seperti 2009, sebesar Rp 6.500 per liter.

"Coba SBY enggak turunkan. Saat ini harga BBM subsidi sudah Rp 8.000 per liter. Tinggal menaikkan Rp 1.000 lagi sudah beres dan tidak bergejolak lagi menurut saya."

Kesalahan SBY dan beban Jokowi di mata ekonom tak hanya berhenti sampai di situ. Apa saja kritik itu? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

SBY tak berani naikkan harga BBM subsidi

Pengamat Ekonomi Faisal Basri kembali melontarkan kritik keras pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Utamanya soal ketidakberanian SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan dalam pembatasan BBM subsidi, SBY juga dinilai tidak tegas dan hanya menyusahkan rakyat kecil.Faisal justru memuji Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berani mencabut subsidi BBM dari Jakarta. Berbeda dengan kebijakan pemerintahan SBY yang hanya melarang BBM subsidi jenis solar di Jakarta Pusat."Ahok punya jiwa pemimpin, dia mau batasi dan dia tambah bus Trans Jakarta. Ahok lebih pantas jadi presiden sementara gantiin SBY," ucap Faisal.

Kebijakan pembatasan BBM buat susah rakyat kecil

Faisal Basri menilai kebijakan SBY membatasi penjualan solar dinilai tak menyelesaikan persoalan, tapi justru berdampak pada rakyat miskin. Sebab solar banyak dibutuhkan rakyat kecil seperti nelayan, pengguna angkutan umum dan lain-lain. Sebaliknya, pemborosan justru banyak terjadi di premium."Sekarang SBY malah nambah album lagu. SBY saldonya nol menaikkan BBM. Ahok sajalah saya jamin beres ya," tegasnya.Faisal kembali menantang SBY untuk menaikkan harga premium. Dalam pandangannya, SBY harus berani melawan masyarakat kelas menengah yang sangat konsumtif beli premium. Rakyat miskin tidak banyak konsumsi premium.

Jokowi harus mengambil kebijakan tak populis di awal menjabat

Kondisi perekonomian Indonesia bakal memaksa presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Minimal, harga BBM bersubsidi jenis premium naik sekitar Rp 2.500 per liter.Pengamat Ekonomi Faisal Basri menyebut, harga BBM yang aman untuk anggaran saat ini adalah Rp 9.000 per liter."Ancang ancang Jokowi naikkan lagi kira-kira Rp 2.500 lagi entah itu bertahap seperti kenaikan listrik atau bagaimana itu kan proses. Ini untuk menyembuhkan penyakit Indonesia selama ini," ucap Faisal.

Program kartu Jokowi terancam bikin negara bangkrut akibat minim anggaran

Program kartu Indonesia sehat dan pintar Jokowi mendapat kritikan. Program yang terinspirasi dari kartu Jakarta sehat dan pintar ini akan membuat negara bangkrut jika diterapkan secara nasional. Apalagi, APBN Indonesia terbatas.Ini telah terjadi di Eropa, Amerika dan Jepang. Kartu sehat dan kartu pintar sangat membebankan anggaran negara jika tidak dikelola dengan benar.Ekonom Raden Pardede mengatakan, banyak negara gagal dalam mengelola kartu sehat. Awalnya memang hanya membutuhkan biaya murah, namun 25 tahun mendatang akan membuat negara bangkrut."Memang murah di awal, di ujungnya mahal. Kita tidak mau lagi mengikuti kebangkrutan negara maju karena beban berat untuk APBN mereka. Ini terlihat ketika kita tidak mengelola dengan benar 25 tahun kita bangkrut," ucap Raden.Dia melihat, indikasi kebangkrutan negara karena program ini sudah diprediksi. Dalam kurun waktu 25 tahun ke depan, makin banyak masyarakat yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan program ini."Ini yang dialami Amerika dan Eropa serta Jepang. Kita menua tidak bekerja jadi tanggungan pemerintah banyak," tegasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS

Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS

Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit

Baca Selengkapnya
Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk

Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk

Anggaran subsidi KUR tersebut setara dengan membangun sebanyak 40 unit waduk.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?

Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?

Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Situasi Terkini Kabinet Jokowi Diungkap Kepala Bappenas, Singgung Sri Mulyani

Situasi Terkini Kabinet Jokowi Diungkap Kepala Bappenas, Singgung Sri Mulyani

Suharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.

Baca Selengkapnya
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya