Merdeka.com - Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Arab Saudi, PT Saudi Aramco telah menyatakan minatnya untuk investasi pembangunan kilang minyak di indonesia. Dalam pembangunan, Perusahaan mengajukan tiga syarat, di antaranya meminta jaminan dari pemerintah Indonesia untuk menjaga iklim ekonomi tetap kondusif.

Kemudian, syarat kedua adalah, Saudi Aramco meminta agar tak hanya diizinkan untuk membangun kilang, tetapi juga hilir, dalam arti kata lain penjualan BBM. Dan syarat terakhir yang diajukan adalah tax holiday atau 'libur pajak' selama 20 tahun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Wiratmaja Puja mengatakan, syarat yang diajukan tersebut tidak akan ada diubah. Tetapi keputusan Saudi Aramco dapat berinvestasi atau tidak akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang kilang.

"Kami masih menunggu Perpres kilang terbit. Perpres kilang di situ semua mengatur insentif dan segala macam," katanya kepada merdeka.com, Minggu (4/10).

Sebelumnya, Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Menko Perekonomian Monty Giriana‎, mengatakan, sebelum memperbolehkan Aramco menjual BBM pemerintah harus memperjelas aturan mainnya. Sebab tidak dapat dipungkiri, saat ini PT Pertamina Persero merupakan perusahaan distribusi BBM terbesar di Indonesia. Jangan sampai akhirnya ini menjadi blunder untuk perusahaan dari Timur Tengah tersebut.

"Pertamina memiliki keuntungan sebagai incumbent awal dan punya aset maka mereka gak bisa competition. Kalau saya rasa, mereka mau seperti itu tidak ada masalah sepanjang kompetisi ini menjadi sehat," ungkapnya.

Namun demikian, dengan semakin lebarnya persaingan distribusi BBM akan memberikan keuntungan kepada pemerintah. Dengan persaingan ini maka biaya yang diperlukan untuk menyalurkan BBM akan semakin terang.

"Persaingan itu menjadi brand smart juga buat kita, 'oh ternyata cost of hilir itu segini'. bisa jadi ada perhitungan sendiri," terangnya.