Kepala daerah masih dititipi calon PNS
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengakui saat penerimaan pegawai negeri sipil (CPNS), banyak kepala daerah yang dititipi untuk meloloskan calon pegawai tertentu.
"Kalau tes CPNS, Kepala daerah selalu terbebani titipan dari kolega, sahabat, dan bahkan keluarga," ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo di gedung BPPT, Jakarta, Rabu (19/9).
Dia menilai jika sistem perekrutan CPNS masih banyak kepala daerah membawa calon masing masing, maka akan terekrut orang yang tidak punya kompetensi di bidangnya. Hal ini sudah dirasakan pemerintahan pusat maupun daerah.
"Makanya ada staf dan under staf yang kualifikasi tidak memadai. Karena proses tidak dilakukan oleh baik bahkan terindikasi dengan kecurangan," katanya.
Dia mengatakan dalam perekrutan CPNS tahun depan, pihaknya akan menggunakan sistem komputer yang bisa melakukan perekrutan setiap hari dengan empat kali tes yang soalnya diacak setiap komputer. "Dengan sistem ini adalah sebagian besar menjawab persoalan reformasi birokrasi kita," katanya.
Rancangannya, dalam seleksi CPNS sistem komputer bisa dimulai pukul 08.00 -10.00, 10.00 - 13.00, 13.00 - 15.00, 15.00 -17.00. Pada akhir test peserta dapat mengetahui langsung mengetahui nilainya. "Ini juga untuk menghindari adanya titipan titipan," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaAdapun uji kompetensi terhadap para PNS itu menurutnya sudah dilakukan sejak tahun 2022.
Baca SelengkapnyaPemerintah butuh talenta PNS yang cakap digital di IKN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Total kebutuhan PNS tahun 2024 berjumlah 2.302.543 formasi.
Baca SelengkapnyaSKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Kepegawaian Negara, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pihaknya saat ini tengah meminta masing-masing instansi untuk melakukan rincian formasi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca SelengkapnyaAnas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca SelengkapnyaSalah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya
Baca Selengkapnya