Kepala BPS: Independensi Harga Mati
Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, independensi merupakan landasan bagi pihaknya untuk menyajikan data utuh perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi beberapa anggapan bahwa BPS memanipulasi penyajian data.
"Setiap kali BPS rilis bisa dilihat dari dua sisi yang baik dan buruk. Dan biasanya di sana lah seninya gimana kita keluarkan data tapi tetap bisa diterima. Jadi independensi merupakan harga mati yang harus dipegang BPS," ujarnya di Le Meredien, Jakarta, Kamis (7/11).
Dia menjelaskan, data BPS memang tidak selalu dapat memenuhi keinginan semua pihak. BPS pada dasarnya menyajikan data sesuai dengan temuan di lapangan.
"BPS di negara manapun harus independen, tidak boleh ada pemihakan di sana, jadi angka yang dikeluarkan BPS harus betul-betul mencerminkan apa yang ada di lapangan, beritanya baik atau buruk harus disampaikan. Tentu banyak yang bertanya jadi independen susah atau gampang? ya tidak gampang dan tidak susah juga," jelasnya.
Pria yang disapa Kecuk tersebut melanjutkan, setiap bulan usai menyampaikan rilis setiap bulannya maka BPS tidak langsung lepas tangan. Pasalnya, banyak yang melakukan pengawasan terhadap BPS.
"Yang pertama, ada forum masyarakat statistik, ini yang menjaga BPS dengan ketat yang dibentuk oleh Bappenas dan saat ini ketuanya Professor Bustanul Arifin. Jadi, mereka akan mengecek data BPS kalau ada permasalahan kita ditanya pertanggungjawabannya," jelasnya.
Selain itu, ada juga lembaga internasional yang datang ke BPS untuk mengecek semua angka-angka yang dikeluarkan BPS. "IMF juga datang ke BPS secara rutin minimal setahun sekali untuk mengecek angka-angka PDB, angka-angka neraca perdagangan, angka inflasi dan sebagainya," jelasnya.
Data BPS soal pertumbuhan ekonomi
BPS Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2019 sebesar 5,02 persen (year on year/yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2019 yang sebesar 5,05 persen yoy.
Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2018 sebesar 5,17 persen yoy. Namun secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal I-2019 sampai dengan kuartal III-2019 mencapai 5 04 persen.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2019 2019 5,02 persen. Dibandingkan kuartal II-2018 pertumbuhan ekonomi tumbuh 3,06 persen," kata Kepala BPS, Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Selasa (5/11)
Di samping itu, BPS juga mencatat harga komoditas migas dan non migas di pasar internasional pada kuartal III-2019 secara umum mengalami penurunan jika secara kuartal (q to q). Penurunan juga terjadi jika dibandingkan secara tahunan (yoy). Hal ini tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
Salah satunya terjadi penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada kuartal III-2019 mengalami penurunan 16,5 persen dari kuartal II-2018. Kemudian batu bara mengalami penurunan harga 42,7 persen serta minyak kelapa sawit (CPO) turun 6,85 persen, sementara harga karet naik 1,79 persen.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaKenaikan inflasi Desember 2023 ini disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,07 persen.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang hampir mencapai Rp19.000 per kilogram (kg).
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.
Baca Selengkapnya