Merdeka.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru diimplementasikan 22 Juni 2013. Padahal, rencana kebijakan ini sudah digulirkan sejak tahun lalu. Namun saat itu, dalam sidang paripurna, DPR secara mutlak menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Sudah sejak lama, kebijakan ini didukung penuh oleh berbagai lembaga internasional. Pertama kali pemerintah menggulirkan isu kenaikan BBM awal tahun lalu, dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) sudah menyatakan dukungannya atas rencana ini. Senior Resident Representative IMF di Indonesia, Milan Zavadji melihat, kenaikan BBM akan membuat ekonomi Indonesia semakin baik ke depannya.

"Dalam jangka pendek dampak kenaikan harga BBM bersubsidi memang negatif, tapi keputusan ini sangat baik bagi ekonomi untuk jangka menengah dan panjang," kata Milan Maret tahun lalu.

Seperti halnya yang diungkapkan pemerintah, IMF juga melihat, pihak yang paling banyak menikmati BBM bersubsidi adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

"Bukan rakyat miskin yang mendapatkan manfaat paling besar dari subsidi BBM karena mereka tidak memiliki mobil atau motor. Mereka menggunakan transportasi umum, jadi pihak yang paling diuntungkan dari subsidi BBM adalah pemilik mobil dan motor," kata Milan.

Ketika harga BBM akhirnya benar-benar dinaikkan, lembaga internasional lainnya yakni Bank Dunia angkat suara. Bank Dunia juga mengapresiasi langkah pemerintah memberikan dana kompensasi kepada warga miskin selepas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dalam laporan triwulanan terbaru atas kinerja perekonomian Indonesia yang dilansir Bank Dunia, kebijakan kenaikan BBM diyakini bakal berdampak positif. Mengapa Bank Dunia memuji langkah pemerintah menaikkan harga BBM?

Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menyatakan kebijakan harga BBM merupakan reformasi besar yang dilakukan pemerintah. Pengalihan subsidi premium dan solar Rp 42 triliun tahun ini untuk belanja program bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dapat mendorong pengentasan kemiskinan pada 2014.

"Tingkat kemiskinan diproyeksikan akan turun menjadi 9,4 persen pada Maret 2014," ujar Diop di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/7).

Diop menyatakan, pemerintah Indonesia telah terbukti mampu mengatasi situasi itu secara fleksibel. Itu sebabnya, dari kacamata Bank Dunia, kondisi ekonomi makro Indonesia diprediksi bakal sedikit saja melambat.

"Selama kebijakan ekonomi makro fleksibel dapat diprediksi dan dikomunikasikan dengan baik, akan membantu Indonesia melalui masa penuh ketidakpastian ini," katanya.