Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada bawahannya agar menyelesaikan dasar hukum baru usai Mahkamah Agung resmi membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Saya ingin menekankan beberapa hal, pertama penyelesaian dasar hukum baru untuk mengatur pembiayaan sehingga untuk terhadap kepastian pelayanan yang baik untuk pasien maupun pihak rumah sakit," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Pembiayaan BPJS Kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Kemudian, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta untuk fokuskan kemampuan rumah sakit dapat berfungsi. Terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan.

"Percepatan proses pembayaran dana yang dibayarkan kepada RS," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Mahkamah Agung resmi membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut menganut, dikabulkannya peninjauan kembali (judicial review) untuk membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menjelaskan putusan ini sudah keluar sejak tanggal 27 Februari lalu. Sebelumnya permohonan peninjauan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Pasal yang Dibatalkan MA

Adapun pasal-pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai berikut:

Pasal 34(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:a. Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.b. Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atauc. Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Dengan demikian, maka iuran BPJS kembali ke semula:

a. Kelas III sebesar Rp25.000,00b. Kelas II sebesar Rp51.000,00c. Kelas I sebesar Rp80.000,00