KEN desak pemerintah keluarkan obligasi infrastruktur

Merdeka.com - Ruang fiskal APBN untuk pembangunan infrastruktur terus mengalami peningkatan. Paling tidak, tahun ini kebutuhan mencapai Rp 200 triliun. Komite Ekonomi Nasional (KEN) meminta dana tersebut untuk pendanaan jangka panjang.

Anggota Komite Ekonomi Nasional Aviliani mengatakan untuk proyek infrastruktur jangka pendek, pemerintah harus lebih berani bereskperimen dengan skema pendanaan obligasi. "Lebih bagus tidak langsung dari APBN, sehingga kinerja pemerintah akan terlihat dari infrastrukturnya," ujarnya di Sudirman, Jakarta, Kamis (21/2).

Dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangat tinggi. Idealnya, banyak portofolio keuangan tersedia di pasaran. Namun, obligasi pemerintah sangat minim. Hanya dua produk yang dikeluarkan.

"Sekarang ini infrastruktur obligasi umum cuma SUN sama ORI, sekarang harus dispesifikkan. Sebut saja ini adalah obligasi untuk proyek apa gitu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, sekarang yang mau mendanai itu banyak kok," paparnya.

Dia mengatakan pemerintah tidak harus khawatir sedikit peminat yang mau membiayai proyek infrastruktur pemerintah. Supaya obligasi ini tidak dianggap berisiko karena proyek berpotensi macet, KEN mendesak birokrasi menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

"Problemnya kan di daerah jalan enggak, jadi itu yang harus dilakukan pemerintah sekarang memastikan (proyek infrastruktur) jalan atau enggak," kata Aviliani.

Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Lucky Eko Wuryanto mengatakan penerbitan obligasi infrastruktur sebagai salah satu alternatif pembiayaan belum dikenal pemerintah.

Tantangannya adalah birokrasi harus membuat daftar tentang proyek infrastruktur yang akan dibiayai serta disepakati oleh para pemangku kepentingan, minimal 15 sampai 20 proyek. "Penerbitan obligasi masih dalam diskusi karena belum pernah ada struktur obligasi seperti ini," ujarnya.