Kementerian PUPR Hibah BMN Hingga Rp222,58 T, Terbesar Jalan dan Jembatan
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima barang milik negara (BMN) hasil pembangunan instansi senilai Rp 222,58 triliun. Ini merupakan hasil pembangunan Kementerian PUPR yang alokasinya berasal dari APBN.
"Memang sih kalau melihat Menteri PUPR asosiasinya jalan tol. Padahal banyak sekali yang di luar jalan tol. Seperti air minum, perumahan, rusunawa. Bahkan yang menerima itu adalah sama sekali tidak selalu di lingkungan pemerintahan. Namun juga ada universitas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (29/3).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jender PUPR Mohammad Zainal Fatah, coba merinci BMN yang dihibahkan penggunaannya untuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah (pemda), hingga yayasan dan universitas.
"Nilai BMN Kementerian PUPR yang akan dilakukan serah terima pada hari ini, total mencapai Rp 222,58 triliun. Terdiri dari BMN yang dihibahkan, Rp 221,58 triliun (99,55 persen)dan BMN yang akan dialihstatuskan penggunaannya sebesar Rp 1,0 triliun (Rp 0,45 persen)," paparnya.
Adapun nilai BMN terbesar yang diserahterimakan berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, mencapai Rp 221,58 triliun atau setara 99,13 persen. Disusul hibah BMN dari Ditjen Perumahan sebesar Rp 1,08 triliun (0,49 persen), dan Ditjen Cipta Karya Rp 0,85 triliun (0,38 persen).
Untuk sektor Bina Marga, BMN yang diserahkan meliputi jalan nasional arteri, termasuk tanah untuk jalan nasional, serta jembatan dan jembatan gantung. Sementara untuk sektor perumahan yakni dalam bentuk rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus).
Sedangkan pada sektor Cipta Karya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM) dan SPAM regional, tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, pengelolaan air limbah, penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.
Terdapat 6 kementerian/lembaga yang turut jadi penerima hibah, yakni Kepolisian RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pertanian.
Juga terdapat 24 pemda yang terdiri dari pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota, mulai dari Pemprov DKI Jakarta hingga Pemkab Merauke. Kemudian, ada juga 3 yayasan dan 2 universitas penerima hibah BMN Kementerian PUPR.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaPasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi
Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaBPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaLewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya
Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca Selengkapnya