Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kementerian PU: Studi kelayakan GSW rampung 6 bulan lagi

Kementerian PU: Studi kelayakan GSW rampung 6 bulan lagi giant sea wall. ©s1303.photobucket.com

Merdeka.com - Studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) untuk megaproyek Giant Sea Wall (GSW) diperkirakan selesai tak lebih dari satu tahun. "Giant Sea Wall masih FS. FS sendiri saya kira masih sekitar enam bulan tujuh bulan lagi," ujar Dirjen Sumber Daya Alam Kementerian Pekerjaan Umum, Mochamad Hasan di Jakarta beberapa hari lalu.

Untuk paket pertama yakni pengerjaan sepanjang pantai termasuk Pluit hingga Ancol harus dilaksanakan pertengahan 2014. Dia masih berharap pihak swasta mau ambil bagian dalam pengerjaan tanggul raksasa yang ditaksir senilai Rp 600 triliun ini.

"Tapi sebagian harus sudah dilaksanakan untuk paket pertama itu yang sepanjang pantai, di pinggir pantai itu, termasuk Pluit terus Ancol. Itu 2014 pertengahan sudah mulai dilaksanakan. Tapi kan itu juga bagaimana swasta bisa masuk itu diupayakan," jelasnya.

Untuk pembangunan tanggul raksasa di area utara pantai Jakarta diprediksi meningkat. Namun, dia memastikan GSW rampung dikerjakan tahun 2020.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengaku belum menerima laporan terakhir perkembangan proyek GSW. "Ini menyiapkan konsultan peserta, dan masih diproses lah. Dan itu proyek gede enggak mungkin selesai sebulan dua bulan enggak mungkin," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat berencana membangun tanggul raksasa ini mulai tahun depan.

"Ya tidak apa-apa bila memang feasibility studynya sudah rampung, saya sudah baca kalkulasinya, kalau positif ya silakan jalan. Ngapain lama-lama, itu bisa menjadi plan kedua atau plan ketiga kalau ada masalah-masalah banjir. Artinya kalau dibutuhkan buka langsung air masuk ke sana sudah," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

Menurut Jokowi, pembangunan proyek besar tersebut harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan perlu perhitungan yang matang.

"Tadinya malah dulu mau dibangunkan tahun 2020, kita sudah majukan supaya bisa dipercepat 2014. Dengan catatan harus sudah feasible, kalkulasinya sudah, kemungkinan dampak-dampak lingkungannya sudah diperhitungkan, baru kita ketuk," kata dia.

Kementerian PPN/Bappenas mengatakan proyek Jakarta Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang akan dimulai tahun depan. Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp 600 triliun tersebut rencananya akan berbentuk seperti burung garuda besar dan terdiri dari tiga tanggul raksasa serta di tengahnya merupakan pusat komersial.

"Akan ada reklamasi berbentuk garuda besar berukuran 5.500 hektare tanah reklamasi yang bisa menampung tempat tinggal 1,8 juta orang dan akan ada pusat niaga. Sehingga kapasitas pada siang hari sebesar 2,65 juta orang," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy Priatna.

Dia merinci untuk pembangunan tanggul A dan B yang akan mulai dikerjakan pada 2014 dan selesai 2017, memakan total investasi sebesar Rp 87 triliun. Sementara, tanggul timur (C) yang akan dimulai 2018 dan selesai 2025 memakan biaya Rp 20 triliun.

"Reklamasinya sebesar Rp 220 triliun, transportasi (jalan tol dan rel kereta) sebesar Rp 120 triliun, dan sanitasi sebesar Rp 144 triliun," imbuhnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.

Baca Selengkapnya
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK

Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.

Baca Selengkapnya
KPU Sumbar Tetapkan Pencoblosan Ulang  di 18 TPS pada 24 Februari

KPU Sumbar Tetapkan Pencoblosan Ulang di 18 TPS pada 24 Februari

KPU Tetapkan Pencoblosan Ulang di 12 Daerah di Sumbar pada 24 Februari

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Dewas: Pungli Rutan KPK Terjadi Sejak 2018, Petugas Terima Duit Bulanan dari Tahanan

Dewas: Pungli Rutan KPK Terjadi Sejak 2018, Petugas Terima Duit Bulanan dari Tahanan

Para pegawai KPK itu pun dianggap telah memanfaatkan jabatan dan kewenangan termasuk penyalahgunaan pengaruh yang dilakukan.

Baca Selengkapnya
KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu

KPU Serahkan ke Bawaslu Jika Ada Temuan Kecurangan Pemilu

Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.

Baca Selengkapnya
Sebut Putusan DKPP ke KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran, Airlangga: Tetap Optimis Menang 1 Putaran

Sebut Putusan DKPP ke KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran, Airlangga: Tetap Optimis Menang 1 Putaran

Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Bantah Ada Hasil Hitung Suara Pemilu di Luar Negeri Sebelum 14 Februari

KPU Bantah Ada Hasil Hitung Suara Pemilu di Luar Negeri Sebelum 14 Februari

Pemungutan suara di luar negeri berjalan lebih dulu namun, penghitungan dibarengi dengan di dalam negeri

Baca Selengkapnya