Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Solusi Benang Kusut Investasi

Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Solusi Benang Kusut Investasi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoe. ©Istimewa

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana pemerintah menjadikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja sebagai sebuah terobosan baru. Sebab sepanjang sejarah lembaga ini kerap berganti nama di masa orde baru.

"Rencana BKPM menjadi kementerian ini menjadi suatu terobosan karena kita lihat, sebelumnya pemerintah di zaman orde baru ada menteri investasi dan penanaman modal itu di bawah satu atap," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoe dalam diskusi BKPM Kementerian Investasi?, Jakarta, Sabtu (10/4).

Dalam sejarahnya, BKPM pertama kali dibentuk pada tahun 1967 dengan nama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA). Berganti nama menjadi BKPM pada tahun 1973. Tahun 1987 BKPM berubah menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal. Namun 5 tahun kemudian yakni tahun 1992, Kementerian Negara Penanaman Modal dipecah dan lembaga yang mengurus penanaman modal kembali menjadi BKPM.

Jalan panjang perubahan nomenklatur tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Menarik investasi asing maupun dalam negeri untuk masuk ke Indonesia dan membiayai pembangunan yang ada. Sehingga menciptakan perputaran ekonomi dengan menawarkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

"Ini semua karena kita sedang mencari investor untuk masuk ke Indonesia," kata Juan.

Hanya saja dalam praktiknya baik investasi asing maupun domestik terganjal simbul hubungan antar kementerian yang tidak pernah sinkron. BKPM hanya sebagai tempat pendaftaran investasi. Sedangkan aturan dalam melakukan investasi kembali ke masing-masing sektor usaha yang menjadi invetasi para investor.

"Orang melakukan investasi daftar di BKPM. Begitu dia lakukan investasi, peraturannya ada di kementerian sektoral seperti Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan," kata dia.

Juan mengatakan posisi BKPM saat ini hanya sebagai tempat daftar tanoa ada peranan lebih lanjut saja. Artinya ini tidak bisa memberikan jaminan kepada investor terkait usahanya mendapatkan dukungan atau tidak dari pemerintah.

"Peranan BKPM itu boleh dibilang tidak bisa menjamin investor akan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk supply chain kebutuhan bahan baku industrinya," kata dia.

Terkait impor bahan baku selaku menjadi perdebatan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Pelaku usaha membutuhkan izin impor agar sektor usahanya bisa bergerak.

Sementara Pemerintah menginginkan pelaku usaha menggunakan bahan baku yang ada di Indonesia. Sayangnya, bagi pengusaha bahan baku yang ada tidak memenuhi standar yang dimiliki perusahaan. Di sisi lain, tanpa adanya impor bahan baku, Indonesia tidak bisa melakukan ekspor ke negara lain.

"Ternyata sekarang tanpa impor kita tidak bisa ekpor. Karena apa? Ini lah yang dinamakan ketergantungan dalam pasar ekonomi yang terbuka saat ini," kata dia.

Untuk itu, Juan berharap dengan dijadikannya BKPM sebagai Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja akan berdampak positif bagi dunia usaha. Agar para pengusaha memiliki kepastian dalam berinvestasi.

Transformasi BKPM menjadi Kementerian diharapkan bisa menjadi simpul dan mengurangi benang kusut yang selama ini menjadi masalah investasi di dalam negeri."Ini perlu kementerian sehingga kewenangannya dia bisa menjadi simpul problem yang saat ini ada," kata dia mengakhiri.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.

Baca Selengkapnya
Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif

Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif

Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Paparkan Potensi Investasi IKN di Depan Pengusaha-Pengusaha Brunei Darussalam

Jokowi Paparkan Potensi Investasi IKN di Depan Pengusaha-Pengusaha Brunei Darussalam

Jokowi juga akan menghadiri resepsi pernikahan Pangeran Mateen di Brunei Darussalam

Baca Selengkapnya
FOTO: Realisasi Investasi Tahun 2023 Meningkat 17,5 Persen

FOTO: Realisasi Investasi Tahun 2023 Meningkat 17,5 Persen

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Patut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun

Patut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun

Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.

Baca Selengkapnya