Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK menegaskan, Pulau Natuna yang terletak di Laut China Selatan, masuk dalam wilayah Indonesia. Tidak heran China mengincar Pulau yang secara geografis masuk Provinsi Kepulauan Riau ini. Kekayaan gas di Pulau Natuna menyilaukan mata investor asing.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi santai klaim China yang menggambarkan Pulau Natuna masuk wilayah mereka.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Wiratmaja Puja menegaskan, pemerintah tidak khawatir kekayaan gas yang terkandung di Pulau Natuna direnggut China. "Santai aja, kita sudah ada batas internasional," kata Wiratmaja di Jakarta, Rabu (25/3).

Senada dengannya, Direktur Pengusaha Hulu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Maryanto Wagimin menambahkan, investor pengelola blok Natuna tidak terganggu dengan konflik Laut China Selatan. Maryanto mengklaim, investor tetap menganggap pulau itu ada di bawah kekuasaan Indonesia.

"Aman, nggak ada apa-apa. Sama (negara terdekat) Vietnam juga sudah ada demarkasi (batas pemisah) yang jelas, sudah ada persetujuan yang jelas. Santai-santai saja," terang Wagimin.

Pulau Natuna yang memiliki luas sekitar 141.901 Km2 ini disebut-sebut memiliki kekayaan alam melimpah. Cadangan gas alam di Pu8lau Natuna disebut terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.‬

‪Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.‬

‪Sementara, potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak.‬

‪Total, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah ini memiliki cadangan energi terbesar di dunia.‬

‪Itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp 6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp 1.700 triliun.‬

‪Gurihnya kekayaan alam di Kepulauan Natuna membuat beberapa perusahaan asing seperti Petronas (Malaysia), ExxonMobil (AS), Chevron (AS), Shell (Inggris-Belanda), StatOil (Norwegia), ENI (Italia), Total Indonesie (Prancis), dan China National Petroleum Corporation (China) tak ingin melepas potensi untung besar ini.‬

‪Seperti diketahui, China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.‬

‪Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.‬

‪Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.‬

‪China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly.‬