Merdeka.com - Kementerian Keuangan menilai tunggakan setoran dividen Freeport sebesar Rp 1,5 triliun bisa terus ditagih. Akibat tindakan Perusahaan tambang Amerika Serikat itu selama dua tahun terakhir, ditambah PT Perusahaan Listrik Negara yang absen menyetor karena merugi, target penerimaan dividen Kementerian Badan Usaha Milik Negara meleset Rp 3 triliun.

Khusus untuk Freeport, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakini tak ada alasan pemerintah tak menagih haknya. Sebab, sesuai Kontrak Karya, saham negara di tambang tembaga dan emas itu 9,36 persen dan wajib dibagi hasil keuntungan saban tahun.

"Harusnya bisa ya pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Sudah ada kontrak perjanjiannya, masih bisa dinegosiasikan lah," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/4).

Pada APBN tahun ini, Kementerian BUMN awalnya mematok setoran Rp 40 triliun berasal dari dividen buku 2013 perusahaan pelat merah, maupun unit usaha yang sahamnya dimiliki pemerintah. Kenyataannya, yang bisa disetor hanya sekitar Rp 37,5-38,5 triliun.

Bambang menilai, melesetnya target itu membuat pemerintah harus mencari sumber pembiayaan baru. Ini menjadi pekerjaan rumah tambahan dalam penyusunan APBN Perubahan yang akan diajukan ke DPR dalam waktu dekat.

"Artinya pengeluaran negara dikurangi Rp 3 triliun atau dicari sumber penerimaan lain yang bisa Rp 3 triliun. Kita lihat lah, itu bagian dari APBN-P" kata wamenkeu.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yasin angkat tangan soal melesetnya target setoran dividen.

Dia mengklaim sudah berusaha memenuhi target dividen sebesar Rp 40 triliun, namun BUMN dihadapkan pada kondisi yang tidak stabil. Demikian pula halnya Freeport yang menunggak setoran bagi hasil ke pemerintah.

"Untuk kekurangan tersebut, Kementerian BUMN akan berkoordinasi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Setelah itu akan melaporkan kepada DPR untuk menjelaskan bahwa dividen yang akan disetor dalam APBN-P tidak tercapai," kata Yasin.