Merdeka.com - Komisi VI DPR menggelar rapat bersama Kementerian BUMN serta beberapa direksi perusahaan pelat merah. Agendanya, membahas masalah tenaga kerja outsourcing yang ada di perusahaan BUMN.

Pimpinan rapat, Aria Bima menanyakan kejelasan nasib pegawai outsourcing perusahaan BUMN yang kerap menggelar aksi unjuk rasa dan minta diangkat menjadi pegawai tetap.

"Tentang implementasi UU perburuhan dan outsourcing. Dibicarakan tidak di Kementerian BUMN. Ada surat menteri tentang keputusan itu tidak?" tanya Aria Bima dalam rapat di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3).

Menanggapi ini, Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahyaningsih menjelaskan, di Kementerian BUMN tidak ada aturan resmi mengenai kelanjutan UU perburuhan yang baru diterbitkan.

"Kalau terkait dengan surat memang tidak ada, tapi permasalahan dalam RUPS ada hal hal yang membahas terkait dengan UMP," ucap Dwijanti.

Dwijanti mengatakan saat ini Kementerian menyerahkan sepenuhnya kepada direksi BUMN untuk mengangkat tenaga kerja outsourcing.

"Intinya Kami menyerahkan kepada direksi menyelesaikannya," tegasnya.

Dalam rapat ini, Komisi VI memanggil perusahaan BUMN seperti PLN, Pertamina, Balai Pustaka dan beberapa perusahaan lain untuk menanyakan secara detail nasib karyawan outsourcing.