Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Fadholi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperbaiki insfrastruktur pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani domestik.

"Persoalan infrastruktur pertanian harus betul-betul diperbaiki karena kalau tidak ada saluran irigasinya susah," kata Fadholi seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/9).

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai anggaran yang banyak berada di Kementerian Pertanian (Kementan) rawan bocor bila tidak dikelola secara serius.

Berdasarkan data yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, tahun 2018, Kementan mendapatkan anggaran sebesar Rp 23,8 triliun.

"Apalagi anggaran untuk Dirjen Pangan besar sekali. Dari Rp 23,6 Triliun itu, Dirjen Pangan sekitar 6,4 triliun," kata Uchok mencontohkan pengelolaan tanaman serealia yang mencapai Rp4 triliun.

Belum lagi pengelolaan anggaran fasilitas pupuk dan pestisida sekitar Rp 84,8 miliar. Namun, dia menganggap anggaran ini tidak dikelola dengan cara yang tepat untuk keperluan pertanian di Indonesia.

"Dari dana ini sebetulnya sudah nyaman dan makmur. Tapi kenapa petani tetap masih kurang sejahtera," katanya.

Dalam periode tiga hingga empat tahun ke belakang tegas Uchok, Kementan mengalami kebocoran sekitar Rp 427,9 miliar. Maka dari itu, Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi dana-dana tersebut.

Di sisi lain, Uchok menilai, kementan kerap menggunakan anggaran kurang tepat sasaran. Misalnya, pada akhir Agustus 2018 silam, kementan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait di saat petani mengalami kesulitan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, sejak tiga tahun lalu, telah menjalin komunikasi dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pelaksanaan tata kelola anggaran. Hal ini dikatakan Mentan Amran dalam menanggapi kebocoran dana di Kementan.

"Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Menteri Amran di Jakarta.

Tanggapan lengkap Menteri Amran bisa dibaca di sini.