Merdeka.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan para delegasi Indonesia yang akan bertolak ke Cologne, Jerman menghadiri pameran gim dapat berangkat. Sebab, sebelumya ada 7 orang Indonesia ditolak masuk ke Jerman akibat kebijakan paspor baru oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Yuana Rochma Astuti menyebutkan bahwa pihaknya telah berkirim surat ke Kementerian Luar Negeri agar dapat membantu perjalanan delegasi Indonesia hadir pada pameran gim tahunan terbesar itu.

"Tujuh yang ditolak kita proses, kita masih pantau terus kita sudah kirim surat ke Kementerian Luar Negeri untuk dibantu," kata Yuana, Senin (15/8).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pun juga menyampaikan, komitmen pemerintah untuk mengawal dan memfasilitasi para delegasi yang akan menghadiri Gamescom 2022 di Jerman. Sebab, sebagaimana diketahui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menuai kritik keras akibat penerbitan paspor tanpa kolom tanda tangan. Kebijakan tersebut tidak diakomodir oleh pemerintah Jerman.

Sandi pun menegaskan dan berupaya agar para delegasi tidak akan tertolak oleh pemerintah Jerman akibat dari kebijakan ini.

"Kalau kita lihat bagi para yang akan berangkat kita akan pastikan terfasilitasi supaya tidak ditolak pemerintah Jerman," tegasnya.

Paspor Indonesia Ditolak masuk Jerman

Sebagaimana diketahui pemegang paspor RI ditolak masuk ke Jerman. Alasannya, tidak adanya kolom tanda-tangan dalam paspor tersebut. Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta guna mendapatkan penyelesaian.

"Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kemenlu untuk menyampaikan kondisi ketidaknyamanan masyarakat pemegang Paspor RI agar dapat diberikan solusi. Sebagai langkah awal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian telah mengeluarkan surat edaran. Di dalamnya dinyatakan bahwa bagi WNI dengan paspor tanpa kolom tanda tangan dan ingin bepergian ke Jerman dan sekitarnya dapat melakukan endorsement tanda tangan," kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Amran Aris, Minggu (14/08).

Amran menyebut, pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerjanya untuk mengakomodir permohonan penambahan tanda tangan pemegang paspor RI bagi pemegang paspor tanpa kolom tanda tangan pada halaman pengesahan (endorsement) oleh Kepala Kantor/pejabat imigrasi.

"Masyarakat pemegang paspor elektronik atau non-elektronik yang ingin membubuhkan tanda tangan pada halaman endorsement Paspor, dapat segera mengajukan permohonan di Kantor Imigrasi maupun Perwakilan RI terdekat tanpa dikenakan biaya apapun," jelasnya.

Aturan Sejak 2019

Sejak tahun 2019, berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.01.03.01.3059 Tahun 2019 tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Khusus Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan Paspor elektronik dan non- elektronik tanpa adanya kolom tanda tangan, dengan pertimbangan efisiensi.

"Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendaftarkan Paspor Indonesia ke dalam ICAO-PKD dan telah diakui, sehingga keabsahannya telah dikenali secara luas di seluruh negara di dunia," ujar dia.

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan Nota Diplomatik dan Spesimen Dokumen Paspor selama 5 tahun terakhir kepada Kedutaan Jerman di Jakarta.

"Segala perkembangan informasi dalam permasalahan ini akan kami sampaikan kepada khalayak pada kesempatan pertama. Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian bagi masyarakat yang terkendala," pungkas dia.