Merdeka.com tersedia di Google Play


Kemenpan tegaskan tidak ada lagi PNS titipan

Reporter : Ardyan Mohamad | Selasa, 23 Oktober 2012 18:10


Kemenpan tegaskan tidak ada lagi PNS titipan
pelantikan cpns. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengaku masih memiliki kekurangan dalam tahap penjaringan pegawai pemerintah. Namun, tapi tingkat kecurangan selama pelaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sangat minim.

Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo mengatakan dengan sistem teranyar yang penentuan kelulusan calon bertahap dan memakai standar nasional, banyak kepala daerah mengaku terbantu karena tidak mungkin lagi meloloskan calon titipan.

"Selama ini kan memang (bupati/wali kota) serba salah. Kadang-kadang ada titipan keluarga segala macam, titipan kawan, politisi, mereka tidak bisa ngelak. Sekarang dengan (ujian) tingkat nasional, mereka seneng karena ukurannya nasional," ujar Eko di kantornya, Selasa (23/10).

Walaupun tak ada lagi PNS titipan, pemerintah mengakui dari pantauan, masih banyak CPNS yang diterima tidak terlalu bagus kualitasnya. Pihaknya akan memperketat soal dan kualifikasi agar pelamar yang diterima benar-benar berkualitas.

"Kita berharap bisa memperoleh kandidat-kandidat terbaik untuk mengisi birokrasi. Kalau yang masuk orang baik, kan pemerintah daerah akan untung," ujarnya.

Eko meminta semua instansi pemerintah melakukan pengawasan internal menggandeng badan kepegawaian untuk melakukan pengawasan pada PNS. Pemerintah mengancam tidak akan memberikan nomor induk pegawai jika dari hasil tes kompetensi dasar berbeda dengan yang dilaporkan. "Kita akan cek melalui BKN. Apakah data Tes Kompetensi Dasar sama dengan yang mereka umumkan. " .

Dari 148.259 peserta seleksi bulan lalu, hanya 44.216 lolos passing grade. Kemudian dari 11.460 formasi PNS di pelbagai kementerian atau dinas yang disediakan, hanya 9.821 orang lolos alias 84,3 persen saja.

Data Indonesian Corruption Watch selama tes serentak di 33 Provinsi sebulan lalu, terdapat 60 pelanggaran. Dari daftar tersebut, pelanggaran paling parah adalah praktik perjokian dan suap oknum yang mengaku bisa meloloskan calon tanpa perlu serius mengikuti ujian.

[arr]

Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • Leonardo DiCaprio lancarkan balas dendam di film terbaru!
  • Bridestory.com, komunitas wedding vendor yang inspiratif
  • Demi ikut pemilu ulang, Suku Bela tempuh 45 kilo berjalan kaki
  • Hadiri rapat di PBNU, JK tak bahas soal cawapres Jokowi
  • Usai pesta miras oplosan, 6 orang di Malang tewas
  • JK: Belum ada komunikasi dengan Jokowi
  • Pengamat sebut Jokowi jangan buat warga beli kucing dalam karung
  • Monyet di Brasil ini sedih saat melihat pasangannya sekarat
  • Korupsi Rp 2 M, direktur keuangan PD Pembangunan Medan ditahan
  • Soal UN di Bangkalan hanya tersedia 4 pilihan jawaban
  • SHOW MORE