Kemenpan tegaskan tidak ada lagi PNS titipan

Reporter : Ardyan Mohamad | Selasa, 23 Oktober 2012 18:10




Kemenpan tegaskan tidak ada lagi PNS titipan
pelantikan cpns. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengaku masih memiliki kekurangan dalam tahap penjaringan pegawai pemerintah. Namun, tapi tingkat kecurangan selama pelaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sangat minim.

Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo mengatakan dengan sistem teranyar yang penentuan kelulusan calon bertahap dan memakai standar nasional, banyak kepala daerah mengaku terbantu karena tidak mungkin lagi meloloskan calon titipan.

"Selama ini kan memang (bupati/wali kota) serba salah. Kadang-kadang ada titipan keluarga segala macam, titipan kawan, politisi, mereka tidak bisa ngelak. Sekarang dengan (ujian) tingkat nasional, mereka seneng karena ukurannya nasional," ujar Eko di kantornya, Selasa (23/10).

Walaupun tak ada lagi PNS titipan, pemerintah mengakui dari pantauan, masih banyak CPNS yang diterima tidak terlalu bagus kualitasnya. Pihaknya akan memperketat soal dan kualifikasi agar pelamar yang diterima benar-benar berkualitas.

"Kita berharap bisa memperoleh kandidat-kandidat terbaik untuk mengisi birokrasi. Kalau yang masuk orang baik, kan pemerintah daerah akan untung," ujarnya.

Eko meminta semua instansi pemerintah melakukan pengawasan internal menggandeng badan kepegawaian untuk melakukan pengawasan pada PNS. Pemerintah mengancam tidak akan memberikan nomor induk pegawai jika dari hasil tes kompetensi dasar berbeda dengan yang dilaporkan. "Kita akan cek melalui BKN. Apakah data Tes Kompetensi Dasar sama dengan yang mereka umumkan. " .

Dari 148.259 peserta seleksi bulan lalu, hanya 44.216 lolos passing grade. Kemudian dari 11.460 formasi PNS di pelbagai kementerian atau dinas yang disediakan, hanya 9.821 orang lolos alias 84,3 persen saja.

Data Indonesian Corruption Watch selama tes serentak di 33 Provinsi sebulan lalu, terdapat 60 pelanggaran. Dari daftar tersebut, pelanggaran paling parah adalah praktik perjokian dan suap oknum yang mengaku bisa meloloskan calon tanpa perlu serius mengikuti ujian.

[arr]


Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top


Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER
TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • Kemenhub yakin penerapan ERP bisa urai kemacetan ibu kota
  • Mudik, Jokowi sungkem ibunda dan silaturahmi dengan tetangga
  • Seperti Inilah Booth DC Comics di San Diego Comic Con
  • Lia Ladysta: Ada seleb yang aksi sosial cuma pencitraan
  • Personel One Direction unggah kicauan pro-Palestina di Twitter
  • Ini alasan Jokowi tunda silaturahmi dengan Prabowo
  • 6 Orang juga pingsan di acara open house JK
  • Bea keluar ekspor konsentrat turun drastis, hanya 7,5 persen
  • Mencopet saat Grebeg Gunungan, pemuda diangkut polisi
  • Cerita pasang surut bisnis sewa tikar di Pantai Ancol
  • SHOW MORE