Kemenkeu: Warga NU tetap harus bayar pajak

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di tubuh instansi pemerintah terus dilakukan, khususnya di Direktorat Jendral Pajak. Proses ini tentunya membutuhkan waktu dan dukungan semua pihak.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengimbau agar warga NU tetap melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak. Hal ini akan dikompensasi dengan proses pemberantasan korupsi sesuai harapan masyarakat.

"Pihak NU pun wanti-wanti supaya bukan hanya terkait pajak tapi keseluruhan governance korupsi dan lain sebagainya lebih baik lagi," ujar Mahendra saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (18/9).

Warga NU, lanjutnya, juga merupakan warga negara Indonesia. Dengan demikian, dukungan dari NU diperlukan untuk membawa Indonesia menuju lebih baik.

Meski munas NU melahirkan rekomendasi boikot pajak, pemerintah tetap meminta warga NU patuh pada hukum negara. "Pajak itu bagian dari ketetapan ataupun peraturan pemerintah. Sebagai warga NU yang taat dan patuh hukum harus melakukan hal itu (membayarpajak)," katanya.

Sebelumnya, hasil musyawarah nasional (munas) Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, cukup mengejutkan. Satu dari empat rekomendasi yang diberikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bicara mengenai boikot membayar pajak.

NU meminta agar pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan dan pengalokasian uang pajak termasuk memastikan tidak ada kebocoran.Tidak hanya itu, pemerintah diminta untuk mengutamakan kemaslahatan warga negara dalam penggunaan pajak termasuk kepada fakir miskin.

"PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga Negara membayar pajak ketika pemerintahtidak dapat melaksanakan rekomendasi kedua poin itu," tegas Ketua PBNU Said Aqil Shiraj.