Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu: Tak ada menteri, PNS kita tetap banyak kerjaan

Kemenkeu: Tak ada menteri, PNS kita tetap banyak kerjaan SPT pajak. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Selama Presiden Joko Widodo belum mengumumkan nama menteri dan struktur kabinet, tongkat komando setiap kementerian dipegang oleh Sekretaris Jenderal. Sejauh ini, Sekretaris Jenderal tidak mempersoalkan kosongnya kursi di kementerian, termasuk Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Ki Agus Badaruddin membantah keras pernyataan yang menyebut pemerintahan vakum selama tidak ada menteri. Menurut Agus, semua PNS bekerja sesuai tupoksi masing masing dan tidak ada yang menganggur.

Dia menegaskan, semua aktivitas pelayanan tetap berjalan normal meski mengalami kekosongan kepemimpinan. Tidak ada pelayanan masyarakat yang tutup hanya karena alasan tidak ada atasan.

"PNS kemenkeu tetap banyak kerjaannya. Pada kantor dan unit pelayanan masyarakat tidak pernah berhenti melayani masyarakat," ucap Agus ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (24/10).

Tidak hanya PNS Kementerian Keuangan, semua PNS di Indonesia tetap bekerja. Hal ini terlihat dari tetap adanya koordinasi setiap instansi. Semua pelayanan dan pengawasan bekerja dan tidak ada yang terhenti.

"Sementara bagi kantor pusat dan kantor wilayah tetap melakukan tugas tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan satuan Kerja di bawahnya," singkatnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dihujani kritik lantaran terlalu lama membiarkan pemerintahan mengalami kekosongan menteri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mendesak Presiden Jokowi segera menyelesaikan proses penyaringan untuk kabinetnya. Kalau terlalu lama dinilai membuang waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk kerja.

Sofjan menyentil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jika terlalu lama mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi dinilai membiarkan pemerintahan mandek atau stagnan di tengah menumpuknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Kita merasa jangan terlalu lama karena pemerintahan terjadi stagnasi. Padahal banyak yang masih harus dikerjakan. Cepat sajalah, supaya bisa kerja," tegasnya.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Destry Damayanti melihat roda pemerintahan tidak berjalan maksimal selama tiga hari terakhir. "Kalau kayak gini kan sama saja vakum," ujar Destry di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (23/10).

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menaker: THR Pekerja Paling Lambat Cair 7 Hari Jelang Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Menaker: THR Pekerja Paling Lambat Cair 7 Hari Jelang Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Sampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.

Baca Selengkapnya
8 Tanda Munculnya Rasa Kesepian di Dalam Dirimu Tanpa Disadari

8 Tanda Munculnya Rasa Kesepian di Dalam Dirimu Tanpa Disadari

Rasa kesepian bisa kita alami secara tiba-tiba, penting untuk mengenalinya secara tepat walau kadang kondisi ini tidak disadari.

Baca Selengkapnya
PNS Sampai PPPK Dapat THR, Kecuali Kelompok Ini

PNS Sampai PPPK Dapat THR, Kecuali Kelompok Ini

Kelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: THR dan Gaji ke-13 PNS untuk Dorong Daya Beli Masyarakat

Kemenkeu: THR dan Gaji ke-13 PNS untuk Dorong Daya Beli Masyarakat

Tahun ini, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 secara penuh, dengan komponen tunjangan kinerja 100 persen.

Baca Selengkapnya
KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024

KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024

Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Daftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang

Daftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang

ASN yang ditugaskan ke IKN akan mulai pindah secara bertahap

Baca Selengkapnya
Kebiasaan Pemicu Nyeri Lutut, Perlu Dihindari

Kebiasaan Pemicu Nyeri Lutut, Perlu Dihindari

Nyeri lutut bisa bertambah parah karena beberapa kebiasaan yang tak sehat.

Baca Selengkapnya
Pemilu Usai, BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan Rp2,57 M ke 44 KPPS

Pemilu Usai, BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan Rp2,57 M ke 44 KPPS

KPPS yang terdaftar kepesertaannya sehari sebelum pencoblosan Pemilu 2024 juga mendapatkan santunan

Baca Selengkapnya