Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Keuangan, Hadiyanto, bercerita mengenai kondisi Indonesia saat dilanda krisis pada 1998. Saat itu, hampir semua komponen ekonomi makro melenceng. Bahkan, Rupiah menyentuh level Rp16.000 per USD dan inflasi mencapai 78,2 persen.

"Luar biasa pengalaman saat itu. Pada saat itu inflasi bahkan mencapai 78,2 persen. Inflasi kemudian Rupiah juga anjlok dari Rp3.000 menjadi Rp13.000 bahkan sempat mencapai Rp 16.000-an saat itu," ujar Hadiyanto di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (21/1).

Tidak hanya ekonomi makro, masalah yang lebih mengerikan adalah adanya persoalan sosial yang muncul dampak dari situasi yang makin sulit. Terutama di Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.

"Finansial crisis kalau kita lihat flashback ke tahun itu Indonesia sangat mengerikan terutama di Jakarta berbagai kejadian krisis sosial. Puncak krisis itu, persis saya dilantik jadi Kepala Biro Hukum yang menengahi krisis ke depan," papar Hadiyanto.

Dia menambahkan, peringkat surat utang Indonesia saat itu sama sekali tidak memiliki harga di mata asing. Bahkan, saat krisis Indonesia harus menghadapi utang ganti rugi yang cukup besar karena beberapa kontrak untuk IPP dibatalkan.

"Peringkat surat utang tak ada harganya sama sekali (saat krisis 98). Kemiskinan mencapai 24,2 persen. IMF setop IPP, kontrak disetop. Kita menghadapi gugat dengan Independent Power Producer (IPP). Kita harus mencicil utang karena membatalkan kontrak," tandasnya.

Penyebab krisis 1998 dan 2008 menurut Sri Mulyani

Indonesia pernah mengalami dua kali masa krisis ekonomi, terutama krisis keuangan. Tahun 1998 dan tahun 2008. Dua krisis itu adalah pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menata sektor ekonomi keuangan, agar krisis tidak terjadi lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belajar dari dua krisis keuangan yang terjadi, pemerintah telah mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menyebabkan krisis keuangan terjadi lagi. Sejauh ini, pemerintah telah memperkuat sejumlah faktor.

"Sebetulnya kalau kita belajar dari dua krisis 1997-1998 dan 2008-2009 penyebabnya sama sekali berbeda. Dunia terus melakukan perbaikan dalam memonitor berbagai indikator," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (31/10).

Menteri Sri Mulyani mengatakan penyebab krisis 1998 salah satunya dipicu oleh neraca pembayaran Indonesia yang tidak menentu. Nilai kurs yang tidak fleksibel dan cenderung tidak bersahabat terhadap kondisi pasar disebut menjadi pemicu krisis tersebut.

"Krisis 1997-1998 trigernya NPI. Negara di Asia relatif punya kurs tidak fleksible atau bahkan fix. Maka di satu titik mereka alami ketidaksinkronan adanya nilai tukar yang berbeda dari trade sektor. Dan ketidaksinkronan itu memunculkan spekulasi. Risiko seperti ini sudah jadi pembelajaran," jelasnya.

Kemudian, pada krisis 2008, disinyalir disebabkan oleh produk derivatif yaitu munculnya produk-produk baru berbasis teknologi dengan resiko tersembunyi. "2008 Itu lebih ke produk derivatif. Kami sebagai policy maker terus melihat, risiko baru yang muncul akibat adanya produk tersebut," jelas Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani menambahkan tahun ini pemerintah telah melakukan simulasi penanganan krisis. Simulasi tahun ini difokuskan untuk menguji bagaimana penerapan UU Nomor 9 tahun 2016 mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (PPKSK).

Adapun, beberapa kementerian lembaga yang terus berkoordinasi mengantisipasi krisis keuangan diantara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Koordinasi juga di dalam pengambilan keputusan di dalam rangka penanganan bank bermasalah.

"Simulasi tersebut juga menguji peraturan pelaksanaannya, yang terkait dengan resolusi bank apabila mereka menghadapi kondisi krisis atau kesulitan," jelasnya.