Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memperkirakan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021 akan lebih rendah dari 5,7 persen. Data terkini menunjukkan defisit berada di posisi 5,1 persen.

"Defisit fiskal kita ada di posisi yang baik dengan minus 5,1 persen. Kita bisa menjaga ini dalam kondisi yang aman," kata Febrio dalam Taklimat Media, Jakarta, Jumat (1/10).

Bila kondisi ekonomi menunjukkan tren pemulihan hingga akhir tahun, maka defisit anggaran tidak mencapai 5,7 persen. "Ini mungkin akan lebih baik seiring dengan beberapa perbaikan perekonomian negara," kata dia.

Febri mengklaim defisit anggaran yang dialami Indonesia lebih baik ketimbang berbagai negara lain. Tidak sedikit negara yang melakukan pelebaran defisit anggaran hingga dua digit seperti Malaysia dan Singapura. Alih-alih untuk penanganan pandemi, justru kondisinya tidak lebih baik dari Indonesia.

"Di beberapa negara defisitnya sangat-sangat jauh lebih dalam, ada yang sampai double digit," katanya.

Sementara di indeks, defisit anggaran tidak terlalu besar dengan penanganan varian delta hanya dalam waktu 2 bulan. Pada tahun 2020, defisit anggaran tercatat 6,1 persen sedangkan tahun depan direncanakan di level 4,85 persen.

"Jadi saya ingin katakan Indonesia dalam kondisi mampu dan fiskal kita kuat dari beberapa negara," kata dia.

Strategi Sri Mulyani Tekan Defisit Anggaran di 2021 dan 2022

Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi berencana mengurangi defisit APBN mulai tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada tahun 2020 defisit anggaran tahun 2020 sudah mencapai 6,14 persen atau senilai Rp947 triliun.

"Tahun 2020 APBN kita defisit hingga 6,14 persen atau Rp947 triliun," Sri Mulyani dalam Kongres ISEI XXI dan Seminar Nasional 2021, Jakarta, Selasa (31/8).

Peningkatan anggaran pemerintah pusat tersebut digunakan untuk membiayai belanja negara yang melonjak akibat terjadinya pandemi Covid-19. Di antaranya digunakan untuk belanja di sektor kesehatan, perlindungan sosial, membantu UMKM, daerah dan berbagai insentif.

Selain itu dalam waktu yang bersamaan, penerimaan negara juga mengalami penurunan. "Penerimaan pajak kita mengalami penurunan akibat Covid-19, jadi memang APBN ini instrumen utama, tapi kita enggak bekerja sendiri," kata Sri Mulyani.

Mulai tahun ini pemerintah menurunkan defisit anggaran menjadi 5,8 persen. Sri Mulyani menyebut secara persentase memang menurun, namun secara nominal penurunannya tidak terlalu besar yakni Rp991 triliun. Hanya terpaut beberapa triliun bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang nominalnya Rp947 triliun.

"Defisit kita turun sampai 5,8 persen tapi secara nominal masih besar karena nilainya Rp 991 triliun.

Pada tahun 2022, pemerintah berencana menekan defisit anggaran menjadi 4,8 persen dengan nominalnya Rp868 triliun. Saat ini proses pengajuan kepada DPR telah dilakukan dan sedang dalam pembahasan.

"Pemerintah ajukan defisit anggaran 4,8 persen atau sedikit di bawah Rp900 triliun yakni Rp868 triliun," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan konsolidasi fiskal harus sudah mulai dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Tujuannya agar APBN segera kembali sehat dan lebih kredibel serta efektif. Sehingga perekonomian nasional bisa kembali mengalami dinamika yang bisa diprediksi. Angka kemiskinan bisa kembali ditekan dan indeks pembangunan manusia juga akan bisa lebih cepat untuk ditingkatkan.

"Dalam konsolidasi ini ekonomi kita harus pulih dan diharapkan muncul inisiatif dari dunia usaha dan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan bisa kembali terjaga," kata dia mengakhiri.