Merdeka.com - Pemerintah memastikan orang asing hanya bakal dibolehkan membeli apartemen mewah di Indonesia. Selan itu, tak ada perbedaan kewajiban pajak.

''Pajaknya tidak dibedakan, tentu sama, cuma kita pastikan dengan kementerian agraria bahwa asing hanya boleh memiliki properti yang mewah, tidak boleh rumah sederhana atau rumah sangat sederhana,'' ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito di kantornya, Jakarta, Kamis (28/5).

Menurutnya, kepemilikan properti oleh orang asing merupakan usulan pengusaha. Dengan begitu, harapannya, bisnis properti berkembang di Indonesia.

''Itu urusannya dengan agraria, peraturan mereka. Itu kalau tidak salah PP nomor 41 tahun 89, asing tidak boleh memiliki rumah, dengan HGB (Hak Guna Bangunan), hanya boleh memiliki sampai status hak pakai, jadi kalau mau begitu harus diubah,'' ungkapnya.

Terlepas dari itu, pemerintah juga berencana menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 24 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun. Ini guna mendorong daya beli masyarakat.

"Kasihan dong, ini saja mereka kadang sudah tidak ada untung bayar pajak. Dengan Rp 3 juta per bulan biaya hidup mereka sudah habis, apalagi kalau disuruh bayar pajak. Makanya kami naikan."

Menurutnya, penyesuaian ini baru berlaku setelah wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak.

"Nanti SPT masuk, baru diperhitungkan. Mereka bisa memperhitungkan PPh 25. Tapi Kita belum sampai kesana. Mereka bisa adjust. Tidak direstitusi," jelas dia.