Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu: LPI Beri Manfaat ke Investor Dalam Negeri

Kemenkeu: LPI Beri Manfaat ke Investor Dalam Negeri investasi. shutterstock

Merdeka.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta memastikan kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Tanah Air memberikan manfaat bagi investor dalam negeri. Sebab, LPI bisa menjadi mitra BUMN untuk dapat pembiayaan kembali yang lebih baik.

"LPI ini manfaat bagi inevtor dalam negeri ini tentu saja karena LPI tidak saja menarik investor dari luar negeri tapi banyak dari dalam negeri yang butuh return lebih baik," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).

Dia mencontohkan, untuk BUMN pengelola dana seperti Taspen, Asabri, dan BPJS sangat memungkinkan melihat LPI ini sebagai mitra mereka dalam memilih investasi dalam bentuk equity financing yang tepat baik.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan investasi LPI akan buka kesempatan investor dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga memberikan keseimbangan perlakuan perpajakan, agar para investor dapatkan tritmen yang fair baik di dalam dan luar negeri.

"Dalam pengelolaan investasi LPI akan dilakukan berbagai upaya untuk ada road map tata kelola yang baik," kata dia.

Dia menambahkan, ke depan dalam beberapa hari dewan direktur akan bisa ditetapkan oleh dewan pengawas. Sehingga pada saat bersamaan, bisa melihat informasi lebih detail mengenai roadmap tata kelola dari LPI itu sendiri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani
Terungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani

Sri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Baca Selengkapnya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Bebas Finansial Tak Lagi Mimpi, Wujudkan Bersama BRI Prioritas
Bebas Finansial Tak Lagi Mimpi, Wujudkan Bersama BRI Prioritas

Selagi ada sumber daya dan tekad yang kuat untuk mencapainya, kebebasan finansial sangat mungkin untuk diraih lebih cepat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif
Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif

Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri

Baca Selengkapnya
Misi AHY Bersih-Bersih Kementerian ATR/BPN: Bidik Sengketa Tanah & Beri Kenyaman Investor
Misi AHY Bersih-Bersih Kementerian ATR/BPN: Bidik Sengketa Tanah & Beri Kenyaman Investor

Langkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum

Baca Selengkapnya
Karena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN
Karena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN

Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.

Baca Selengkapnya
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya