Kemenkeu: Korupsi marak karena auditor intern pemerintah tak optimal
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIP) menggelar Konferensi Auditor Intern Pemerintah Tahun 2015. Melalui acara ini, pemerintah berharap peran strategis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah bisa ditingkatkan.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, peran auditor intern pemerintah sangat diperlukan. Adanya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan unsur pimpinan Kementerian/Lembaga merupakan indikasi belum optimalnya peran pengawasan APIP.
"Hal ini karena APIP tidak diberdayakan secara efektif atau rendahnya kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasannya," ucap Agus di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/10).
Menurut Agus, sebagian besar APIP masih memiliki kapabilitas level-1 (dari skala lima) dalam penilaian Internal Audit Capability Model (IACM). Sesuai arahan Presiden, paling tidak 85 persen APIP Kementerian Negara/Lembaga dan APIP Daerah ditargetkan memperoleh predikat level 3 IACM pada 2019.
"Oleh karena itu, dalam konferensi ini, diharapkan dapat dirumuskan suatu pola umum pengembangan kapabilitas dan pemberdayaan APIP yang dapat digunakan sebagai langkah logis dalam mewujudkan APIP yang efektif," tegasnya.
Agus kembali menegaskan,setidaknya ada empat peran strategis dari APIP. Salah satunya mengawal program dan kebijakan pemerintah, kemudian mengawal penyelenggara pemerintah agar terhindar dari korupsi.
"Kemudian membantu mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Serta mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, khususnya terkait realisasi anggaran agar terhindar dari kriminalisasi," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Begini Modus Pengajuan Fiktif Nakes Saat Covid-19 di RSUD Pelabuhanratu
Hasil audit BPKP Jawa Barat kerugian negara mencapai Rp5.400.557.603.
Baca SelengkapnyaSudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Surati KPU 2 Kali Minta Audit Sistem IT KPU terkait Dugaan Kecurangan, Tapi Diabaikan
Timnas AMIN sudah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu untuk melakukan audit sistem IT KPU.
Baca SelengkapnyaRektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaKejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnya