Kemenkeu: GBK dan Aset Negara Tidak Dijual Saat Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Merdeka.com - Kementerian Keuangan memastikan Gelora Bung Karno (GBK) tidak akan dijual ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Tak hanya GBK, aset-aset yang ditinggalkan akan dioptimalkan pemanfaatannya untuk kas negara.
"Bukan hanya GBK (Gelora Bung Karno), ini (aset negara) akan dioptimalkan," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan dalam media brief DJKN, Jakarta, Jumat (22/7).
Encep menjelaskan, pemerintah sedang menyusun formula yang tepat untuk mengurus aset-aset negara yang akan ditinggalkan ketika ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara. Salah satunya menggabungkan 2-3 kementerian/lembaga dalam satu lokasi.
Gedung-gedung yang kosong tersebut nantinya bisa dioptimalkan untuk menghasilkan pemasukan baru. Misalnya bisa disewakan agar uang sewanya bisa masuk kantong negara.
"(Gedung-gedung) ini bisa dioptimalkan, tidak dijual tapi disewakan agar menghasilkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," katanya.
Encep menjelaskan, ada beberapa jenis mekanisme kerja sama pemanfaatan aset negara selain sewa. Antara lain, kerja sama pemanfaatan (KSP), pinjam pakai, bangun guna searah (BGS), bangun searah guna (BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur (Ketupi).
"Itu mekanismenya, kalau sewa ini kan bahasa sederhananya," kata Encep.
Aset Negara Jakarta Selatan
Dia mencontohkan, aset negara di Jakarta Selatan berupa kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Aset negara tersebut bersebelahan dengan Mall FX Sudirman. Nanti, jika gedung itu sudah ditinggalkan, pengelola mall bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan aset yang ditinggalkan.
"Misalnya di selatan ini kan ada Kemdikbud. Kalau gedung ini kosong bisa dikonsolidasikan dengan FX dll. Kalau swasta kan biasanya banyak idenya," kata dia.
Sehingga dia menegaskan aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta tidak akan dijual. Melainkan dioptimalkan dengan pihak ketiga.
"Jadi enggak dijual, bisa disewa dan lain-lain. Jadi tolong dipahami, tidak dijual tapi dimanfaatkan," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian/lembaga diminta menyiapkan formasi CPNS khusus untuk penempatan di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaPemuda Katolik melibatkan para cendekiawan dan akademisi Katolik untuk memproyeksikan hal-hal yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang dan yang akan datang.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya