Merdeka.com - Setelah menggandeng Kepolisian, kali ini Kementerian Keuangan mengajak Kejaksaan Agung untuk terlibat dalam pengamanan uang negara. 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, penerimaan dan belanja negara tahun ini nilainya sangat besar yakni masing-masing Rp 1.358 triliun dan Rp 1.548 triliun. Menyadari besaran nilai tersebut, sebagai bendahara negara, Menkeu meminta agar nilai tersebut diamankan dari segala bentuk tindak pidana dan penyelewengan.

Menkeu melihat peran penegak hukum sangat strategis untuk membantu mengamankan uang negara. "Harus diamankan oleh jajaran Kementerian Keuangan melalui unit-unitnya. Ini harus diperkuat di fungsi-fungsi penegakan hukum, makanya harus didukung dengan sumber daya yang berintegritas baik dari kemenkeu maupun kejaksaan," papar Menkeu saat menandatangani nota kesepahaman dengan Jaksa Agung Basrief Arief.

Isu pengamanan uang negara menjadi menarik saat ini mengingat banyak muncul perkara-perkara penyelewengan anggaran negara, hingga rekening gendut yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS). Kerjasama penegakan hukum dengan Kejaksaan diharapkan mampu menyelesaikan dugaan kepemilikan rekening gendut.

Selama ini, kerjasama antara Kemenkeu dan Kejaksaan terlihat hanya soal penanganan kasus pajak. Padahal, kata Agus Marto, banyak kasus lain yang menyangkut penerimaan negara yang perlu diamankan, semisal ekspor-impor fiktif.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini berjanji mendukung Kejaksaan untuk penyelesaian kasus-kasus hukum yang terkait dengan pengamanan kekayaan negara. "Unit kerja di kedua pihak perlu menjabarkan kerjasama dalam rencana aksi antara lain dengan saling bahu membahu dalam menyelamatkan kekayaan negara," tambahnya.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung Basrief Arief mengapresiasi inisiatif kerjasama dari Kemenkeu untuk mengamankan potensi penerimaan negara, sekaligus anggaran negara. "Kerjasama agar tercapai penegakan hukum di tingkat moneter dengan cepat," kata Basrief.

Menurut Basrief, kerjasama ini bukan hal yang baru. Hanya saja, peningkatan kerjasama perlu dilakukan. Alasannya, melihat dinamika yang dilakukan pelaku semakin canggih, dibutuhkan ketelitian dan kecepatan. "Kemenkeu adalah institusi yang tepat untuk melakukan koordinasi untuk membantu penyelesaian hukum khususnya di bidang moneter," tambahnya.