Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu: Aset Negara Bisa Digunakan Jadi PMN untuk BUMN

Kemenkeu: Aset Negara Bisa Digunakan Jadi PMN untuk BUMN Gedung Kementerian Perekonomian. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Purnama T. Sianturi mengatakan barang milik negara (BMN) bisa dimanfaatkan sebagai penyertaan modal negara (PNM) oleh BUMN. Aset negara bisa dijadikan PNM sepanjang memiliki nilai keekonomian dan kesesuaian dengan bisnis yang dijalankan.

"Ketika aset itu akan di-PMN-kan, maka perjalanannya harus dilihat dari sisi keekonomian, manfaat, sesuai atau tidak dengan bisnisnya. Nanti akan dikaji oleh tim untuk melakukan penilaian dari segala aspek," kata Purnama dalam Bincang Bareng DJKN, Jumat (18/3).

Purnama menjelaskan DJKN nantinya akan menentukan kepada siapa aset negara itu akan dimanfaatkan. Pihaknya akan menentukan aset mana yang paling bisa dioptimalkan oleh BUMN dalam penilaiannya.

Sebaliknya, bila ada aset yang nilai keekonomiannya mengalami penyusutan, DJKN akan melakukan mekanisme penanganan. Cara penentuannya dilakukan sesuai dengan metodologi penyusutan aset berdasarkan ketentuan akuntansi.

"Ini ada metodologinya sesuai dengan akuntansi negara," kata dia.

Ada beberapa penilaian yang digunakan untuk menentukkan nilai penyusutan aset BMN. Penilaian secara fungsi, akan menilai apakah aset tersebut tidak bisa digunakan lagi atau tidak.

Jika tidak bisa digunakan, maka aset tersebut akan dilakukan penghapusan. Sedangkan bila aset tersebut masih memiliki nilai keekonomian, maka akan dilakukan mekanisme pelelangan. "Kalau tidak ada penghapusannya, akan dilakukan pemusnahan atau pemusnahan dengan bentuk lain (lelang)," tandasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui

Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui

Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.

Baca Selengkapnya
Cerita Nasabah PNM Mekaar Cerdas Kelola Modal BRI: Bikin Jamu 'Dewi Poetri', Produk sampai Dipuji Jokowi

Cerita Nasabah PNM Mekaar Cerdas Kelola Modal BRI: Bikin Jamu 'Dewi Poetri', Produk sampai Dipuji Jokowi

Jamu Dewi Poetri pun dikenalkan dan dipuji Jokowi layak masuk pasar yang lebih besar kepada seluruh anggota PNM yang hadir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aturan Bea Cukai soal Pelaporan Barang Bawaan ke Luar Negeri Bikin Gaduh, Sri Mulyani Beri Tanggapan Begini

Aturan Bea Cukai soal Pelaporan Barang Bawaan ke Luar Negeri Bikin Gaduh, Sri Mulyani Beri Tanggapan Begini

Perlu diketahui, regulasi barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Lewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya

Lewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya

Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya

Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya

Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024

KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024

Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai

Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai

Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya