Merdeka.com - Pemerintah Kota Yogyakarta masih menunggu verifikasi dari Kementerian Perhubungan terkait rencana pengambilalihan Terminal Giwangan Yogyakarta sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terminal Giwangan menjadi terminal tipe A terbesar di Indonesia di mana menjadi tempat singgah bus dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

"Kami sudah menyerahkan data terkait proses pelimpahan kewenangan pengelolaan Terminal Giwangan dari segi personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen pada akhir Maret. Tinggal menunggu verifikasi saja," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Yogyakarta Zenni di Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Senin (25/4).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pengelolaan terminal tipe A akan diambil alih oleh pemerintah pusat, dan Terminal Giwangan yang berada di Yogyakarta bagian selatan adalah salah satunya.

Selain data mengenai jumlah personel yang bekerja di terminal yang nantinya akan langsung berada di bawah pemerintah pusat, Kota Yogyakarta juga menyerahkan dokumen mengenai kasus hukum Terminal Giwangan yang hingga kini masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkaman Agung.

Kasus hukum tersebut muncul dalam proses pengambilalihan terminal dari pengelola awal atau pihak ketiga oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Akibat pengambilalihan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan membayar nilai aset ke pengelola awal sebesar Rp 41,5 miliar sesuai hasil penilaian.

Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta yang sempat kalah dari PT Perwita Karya selaku pengelola awal terminal diwajibkan membayar nilai aset sebesar Rp 56,05 miliar sesuai keputusan kasasi.

"Kami juga sampaikan mengenai kasus hukum tersebut. Pemerintah tidak mau berandai-andai apakah kasus hukumnya akan diambil alih juga oleh pusat atau tidak. Semuanya tergantung hasil verifikasi," katanya.

Sesuai aturan, proses pengambilalihan Terminal Giwangan Yogyakarta diharapkan sudah dapat diselesaikan pada Oktober.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudho mengatakan, menyerahkan sepenuhnya pada aturan perundang-undangan yang berlaku. "Jika memang harus diserahkan, maka kami pasti akan menaati aturan yang berlaku," katanya.