Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendag tolak monopoli sertifikasi halal

Kemendag tolak monopoli sertifikasi halal halal mui. ©maubelajardulu.blogspot.com/mycookroom.wordpress.com

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan mendorong parlemen untuk segera membahas rancangan undang-undang jaminan produk halal dan mengizinkan pendirian lembaga sertifikasi halal lebih dari satu. Dorongan ini didasarkan pada penolakan sejumlah negara terhadap produk berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Harus segera ditangani dan ini good bisnis. Saya tidak setuju satu insitusi. Bisnis lembaga sertifikasi halal ini bagus. Kalau Pengawasan gampang, jika mereka mencantumkan kita cek saja," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak, di Jakarta, Kamis (24/4).

Menurutnya, perlu semacam mutual recognition agreement (MRA) antar lembaga sertifikasi agar produk Indonesia bisa diterima di negara yang mewajibkan produk beredar memiliki label halal. Ini membuktikan bahwa label halal MUI tidak cukup kuasa untuk mengawal produk Indonesia masuk ke negara tujuan.

"Sertifikasi halal harus ada MRA juga dengan negara tersbut agar standar halal kita disetujui. Uni Emirates Arab meminta produk halal kita," ucap Nus.

Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulisto curiga penolakan produk halal Indonesia di sejumlah negara hanya akal-akalan dagang saja. Kewajiban pencantuman label halal merupakan salah satu trik, selain hambatan tarif, untuk melindungi produk domestik.

"Negara ada yang begitu (tidak akui label halal MUI. Tapi ini bisa saja taktik dagang non-tarif barrier. Mereka mau melakukan pembatasan barang tertentu, jadi ini taktik mereka," ucapnya beberapa waktu lalu.

(mdk/yud)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya

Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya

Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.

Baca Selengkapnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya
Menkop Teten Minta Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Ini Sejumlah Alasannya

Menkop Teten Minta Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Ini Sejumlah Alasannya

Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya
Pedagang UMKM Tak Masalah Aturan Wajib Sertifikasi Halal, tapi Biaya Mengurus Harus Gratis

Pedagang UMKM Tak Masalah Aturan Wajib Sertifikasi Halal, tapi Biaya Mengurus Harus Gratis

Edy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.

Baca Selengkapnya
PKL Wajib Punya Sertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2024

PKL Wajib Punya Sertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2024

Pemerintah mewajibkan PKL dan UMKM memiliki sertifikat halal

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Produksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya

Produksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya

Tantangan kedua, yaitu tidak jelasnya kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya