Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) kembali melakukan sosialisasi terkait peningkatan pemahaman ketentuan perlindungan konsumen, pengawasan barang dan penegakan hukum. Sosialisasi ini sebagai bentuk upaya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pemberantasan barang penyelundupan.

Direktur Jenderal SPK, Widodo, mengatakan hasil pengawasan hingga bulan November 2015 ini pihaknya telah menemukan 199 barang yang tidak sesuai ketentuan yang ada.

"Kami berhasil menemukan 199 barang yang tidak sesuai ketentuan, 70 barang tidak SNI, 76 barang tidak menggunakan label bahasa Indonesia, dan 52 tidak sesuai Manual dan Kartu Garansinya," ujarnya di ITC Depok, Jumat (27/11).

Widodo mengatakan, kewajiban pedagang adalah memperdagangkan produk yang diberlakukan SNI secara wajib.

"Pelaku usaha yang memperdagangkan barang wajib mengetahui identitas pemasok barang yang diperdagangkan, lalu identitas minimal yang harus dimiliki antara lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, atau pemasok," paparnya.

Dia juga mengingatkan pedagang agar barang impor wajib diberlakukan SNI dan dilengkapi Nomor Pendaftaran Barang (NPB), sebab apabila ada barang impor yang tidak sesuai maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan NPB.

"Barang impor yang diberlakukan SNI secara wajib tidak dapat memasuki wilayah pabean jika tidak dilengkapi NPB. Apabila ditemukan barang impor yang tidak sesuai SNI, maka NPB akan dibekukan sampai ada perbaikan," pungkasnya.