Kemendag Siap Hadapi Gugatan Biji Nikel Uni Eropa, Pakai Pengacara Asal Brasil
Merdeka.com - Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Pradnyawati, mengaku tidak gentar atas gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) perihal pembatasan ekspor biji nikel. Dia memastikan, pemerintah akan menghadapi segala bentuk gugatan dari pihak Eropa.
"Mereka (Uni Eropa) ke WTO sudah. Indonesia harus menghadapi itu," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/12).
Dia mengatakan pemerintah sendiri akan berkonsultasi terlebih dulu mengenai gugatan tersebut pada akhir Januari 2020 mendatang. Bahkan, tak main-main, pihaknya juga sudah siap mendatangkan pengacara yang berpengalaman dari luar Indonesia.
"Sementara di jalur hukum (hadapi gugatan ekspor nikel) betul-betul kita optimalkan juga. Kita gunakan lawyer juga, bukan dari Indonesia, tapi dari Brasil," katanya.
Tak Ganggu Proses Perjanjian Dagang
Di tengah gesekan kedua negara ini, dia memastikan perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) tetap berjalan dengan baik. Terlebih dirinya juga meyakini, beberapa gesekan tersebut menjadi sinyal positif sendiri bagi Indonesia.
"Sementara itu kerjasama jalan terus. Kita bangga karena kita kayak ditarget Uni Eropa berapa, kita dianggap saingan mereka kan dianggap kompetitif negara industri yang membahayakan seperti itu jadi kita harus bangga juga dengan negara Indonesia. Itu positifnya bahwa kita itu menjadi saingan bagi Uni Eropa," tandas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap menghadapi gugatan Uni Eropa soal pelarangan ekspor biji nikel. Dia meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara terbaik agar dapat memenangkan gugatan tersebut.
"Tidak perlu ragu. Pak, ini digugat Eropa, ya hadapi. Siapkan lawyer terbaik sehingga bisa menangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok karena tak serius hadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai," kata Presiden Jokowi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaKebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah
Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca SelengkapnyaTak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaMengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTolak Angin Sido Muncul Masuk Pasar Modern UEA dan Jadi Andalan Warga Arab Saudi
Sido Muncul memperluas penjualan produk produk Tolak Angin ke luar negeri, salah satu tujuan ekspor selanjutnya adalah Uni Emirat Arab.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca Selengkapnya