Merdeka.com - Selepas suap impor daging menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua hari lalu, muncul polemik apakah Kementerian Pertanian (Kementan) berkuasa menentukan kuota impor daging. Pada pesan berantai BBM, disebutkan kuota impor daging yang mengatur adalah Kementerian Perdagangan.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi membantah selentingan itu. Instansinya hanya mengikuti rekomendasi terkait kuota impor yang dikeluarkan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2011.

Importir daging sejak awal mengurus kuota berurusan dengan Kementan. Dalam rekomendasi itu, Kementan memberi tahu Kemendag apa nama perusahaan yang mendapat kuota impor, jenis daging apa yang ingin diimpor, dari negara mana, dan kapan importasi dilakukan.

"Rekomendasi kuota diberikan Kementan, kemudian para importir mengajukan ke kementan tentang jumlah daging yang dia ingin impor, itu yang kita lihat. Kita hanya menerbitkan surat persetujuan impor, kuncinya rekomendasi Kementan," ujarnya di kantornya, Jumat (1/2).

Bayu menyatakan wilayah kerjanya dalam mengelola impor daging hanya mencakup penerbitan tanda importir terdaftar (IP) kepada perusahaan yang ingin memasukkan daging luar negeri ke Indonesia. Perizinan itu keluar setelah Kemendag melihat catatan kinerja importir selama empat semester terakhir dan kapasitas gudang penyimpanan mereka.

"Kita selalu mengecek, kalau (importir) punya gudang yang kapasitasnya hanya 500 ton masak minta 1.000 ton, kemudian realisasi impor empat semester sebelumnya. Kalau biasanya impor 100, 200 (ton), masak ujug-ujug dia minta 1.000," kata Bayu.

Doktor agribisnis IPB ini lantas menambahkan bahwa Kemendag baru dua tahun turut berperan membahas kuota impor daging dalam Rapat Koordinasi Menko Perekonomian. Sebelum terbit permendag 24/2011, kementerian yang dia pimpin sepenuhnya menjalankan rekomendasi dari Kementan melalui surat persetujuan pemasukan (SPP) khusus importasi daging.

Wamendag menyatakan siap kerja sama dengan KPK untuk menangani rasuah daging sapi, jika pihaknya dimintai data dan keterangan teknis soal bagaimana importasi dilakukan.

Dari data yang miliki, perusahaan yang terseret suap ini, PT Indoguna Utama, sebetulnya bukan pemain besar. Perusahaan ini hanya mengimpor daging beku, tidak termasuk sapi bakalan hidup.

"Karena ini berkaitan dengan impor, maka kami menyiapkan semua dokumen, tentang prosedur yang dilakukan kalau dibutuhkan keterangan importasi kita siap memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya (kepada KPK)," kata Bayu.