Kemenag ajukan undang-undang pengelolaan dana haji

Merdeka.com - Kementerian Agama memastikan ada pengalihan dana haji dari bank konvensional ke perbankan syariah secara bertahap. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

"Pengalihan dana dari bank konvensional ke syariah akan dilakukan secara gradual (bertahap)," ungkap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu di Hotel Sultan, Selasa (29/1).

Per Desember 2012, outstanding dana haji telah mencapai Rp 50 triliun. Angka tersebut telah memperhitungkan nilai manfaat yang diperoleh dalam penempatan di deposito perbankan dan surat berharga negara (SBN) syariah atau sukuk.

"Jadi dana haji ini mempunyai nilai manfaat yang besar untuk menggerakkan perekonomian Islam," ungkap Anggito.

Anggito menegaskan pihaknya berupaya memberikan peluang investasi langsung dari dana haji untuk meningkatkan nilai manfaatnya. Saat ini dirinya telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji.

"Dalam UU No.13 Tahun 2008, itu tidak dibolehkan untuk investasi langsung, hanya boleh di deposito perbankan dan sukuk. Nah ini kita mungkinkan investasi langsung secara terbatas dalam RUU," ujarnya.

Direktur Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia Bambang Kiswono menjelaskan dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 22 ayat 1 disebutkan penerimaan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

"Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah," jelas Bambang.

Sementara dalam pasal 23 ayat 1 dikatakan, BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

Sedangkan nilai manfaat yang dimaksud, dijelaskan pada pasal 2 yaitu digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.