Kemenag ajukan undang-undang pengelolaan dana haji

Reporter : Sri Wiyanti | Selasa, 29 Januari 2013 20:00




Kemenag ajukan undang-undang pengelolaan dana haji
haji. REUTERS

Merdeka.com - Kementerian Agama memastikan ada pengalihan dana haji dari bank konvensional ke perbankan syariah secara bertahap. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

"Pengalihan dana dari bank konvensional ke syariah akan dilakukan secara gradual (bertahap)," ungkap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu di Hotel Sultan, Selasa (29/1).

Per Desember 2012, outstanding dana haji telah mencapai Rp 50 triliun. Angka tersebut telah memperhitungkan nilai manfaat yang diperoleh dalam penempatan di deposito perbankan dan surat berharga negara (SBN) syariah atau sukuk.

"Jadi dana haji ini mempunyai nilai manfaat yang besar untuk menggerakkan perekonomian Islam," ungkap Anggito.

Anggito menegaskan pihaknya berupaya memberikan peluang investasi langsung dari dana haji untuk meningkatkan nilai manfaatnya. Saat ini dirinya telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji.

"Dalam UU No.13 Tahun 2008, itu tidak dibolehkan untuk investasi langsung, hanya boleh di deposito perbankan dan sukuk. Nah ini kita mungkinkan investasi langsung secara terbatas dalam RUU," ujarnya.

Direktur Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia Bambang Kiswono menjelaskan dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 22 ayat 1 disebutkan penerimaan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

"Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah," jelas Bambang.

Sementara dalam pasal 23 ayat 1 dikatakan, BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

Sedangkan nilai manfaat yang dimaksud, dijelaskan pada pasal 2 yaitu digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.

[arr]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman


JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Di hadapan Jokowi, kepala daerah minta dana Rp 1 T per provinsi
  • Jokowi: Selamatkan awaknya, tenggelamkan kapal asing!
  • Semua gubernur minta, Jokowi tambah proyek bendungan jadi 49
  • Perkawinan beda agama tidak bisa pakai ritual Konghucu
  • Kenaikan pajak progresif kendaraan bermotor dinilai tak efektif
  • Ini kronologi 'penculikan' Sultan Ternate di rumah istri keempat
  • Diajak pesta miras, gadis 14 tahun lalu diperkosa ramai-ramai
  • BI Rate naik, Kemenperin bentuk lembaga pembiayaan industri
  • Motor tak boleh lewat Thamrin, ini lokasi parkir yang disediakan
  • Jaga sistem kekebalan tubuh dengan 3 cara ini!
  • SHOW MORE