Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah akan Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021.
Wapres selaku Wakil Ketua merangkap Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan melaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo selaku Ketua KNEKS, terkait tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang KNEKS setahun yang lalu.
"Saat ini berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong untuk diimplementasikan secara terintegrasi melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga anggota KNEKS maupun institusi lainnya," jelas Wapres pada acara Musyawarah Nasional V Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melalui konferensi video, Senin (25/1).
Dalam forum tersebut, KNEKS bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan para stakeholder yang lain tengah melakukan upaya transformasi wakaf menuju wakaf produktif yang dikelola secara profesional agar potensi wakaf uang yang besar tersebut dapat dioptimalkan.
"Dalam rangka menggelorakan masyarakat untuk melakukan wakaf, akan dicanagkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). GNWU ini rencananya akan diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden pekan depan," ungkapnya.
Melalui GNWU, ana wakaf sebagai dana abadi umat ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial yang lebih luas termasuk untuk kegiatan pemberdayaan umat.
"Berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut tentu memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait agar dapat berjalan secara optimal. Untuk itu MES sebagai wadah berhimpunnya seluruh sumber daya ekonomi syariah kiranya dapat bersinergi dengan KNEKS dan para pemangku kepentingan lainnya guna mendorong percepatan implementasi berbagai program, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut," pungkasnya.
Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Afdhal Aliasar menyampaikan gerakan ini adalah suatu kolaborasi antara KNEKS, Bank Indonesia serta seluruh stakeholder terkait lainnya.
"Menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana gerakan itu bisa nyata, bisa dikembangkan di tempat masing-masing, di lembaga-lembaga wakaf, di KNEKS dan seluruh anggota yang lain," katanya dalam sambutan, Senin (25/1).
Dia mengatakan dengan peluncuran ini maka pemerintah berkeinginan besar agar KNEKS bisa menjadi tempat untuk berkolaborasi. Sebab, dengan kolaborasi yang baik diharapkan wakaf akan menjadi penopang perekonomian ekonomi Indonesia ke depan.
"Insya Allah gerakan ini menjadi tonggak yang kuat dalam wakaf ke depannya," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua
Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaKabar Gembira, PNS Bakal Dapat THR dan Cair Pertengahan Ramadan 2024
Mengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca Selengkapnya